 |
| Ilustrasi Tambora Media / Al |
MATARAM, TM — Kondisi infrastruktur di Pulau Sumbawa kian memprihatinkan. Kerusakan jalan yang meluas, minimnya perawatan, serta lambannya penanganan dinilai telah menempatkan wilayah tersebut dalam status darurat infrastruktur.
Situasi ini tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak serius terhadap aktivitas ekonomi, distribusi barang, hingga akses layanan dasar di berbagai daerah, khususnya di Kabupaten Bima dan sekitarnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Nusa Tenggara Barat angkat suara. Mereka mendesak Wakil Gubernur NTB untuk segera mengambil langkah nyata dan tidak tinggal diam menghadapi krisis yang terus berlarut.
Ketua Eksekutif Wilayah LMND NTB, Arif Hariadi, menegaskan bahwa posisi Wakil Gubernur sebagai representasi Pulau Sumbawa di tingkat provinsi membawa tanggung jawab moral dan politik yang besar, terutama dalam memperjuangkan pemerataan pembangunan.
“Ini bukan sekadar soal jalan rusak, tapi soal keadilan pembangunan. Pulau Sumbawa seolah terus dianaktirikan. Kami mendesak Wagub untuk bersuara tegas dan berpihak kepada rakyat,” tegas Arif dalam pernyataannya, Kamis (26/3/2026).
Di lapangan, sejumlah ruas jalan provinsi dilaporkan mengalami kerusakan berat, bahkan di beberapa titik dinilai membahayakan pengguna jalan. Kondisi ini juga memicu berbagai aksi protes warga sebagai bentuk kekecewaan terhadap lambannya respons pemerintah.
LMND NTB turut mendesak Pemerintah Provinsi untuk segera menetapkan langkah darurat, termasuk pengalokasian anggaran prioritas serta percepatan perbaikan infrastruktur yang rusak parah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Wakil Gubernur NTB yang diketahui merupakan mantan Bupati Bima dua periode terkait desakan tersebut.
Masyarakat pun kini menanti, apakah suara dan aspirasi dari Pulau Sumbawa akan benar-benar diperjuangkan, atau kembali tenggelam dalam janji tanpa kepastian realisasi. (Red)
