 |
| Ilustrasi Tambora Media / Al |
KOTA BIMA, TM – Kondisi memprihatinkan yang dialami sepasang suami istri di Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, memicu sorotan tajam publik terhadap kinerja DPRD Kota Bima. Pasutri tersebut diketahui masih tinggal di rumah tidak layak huni yang kondisinya nyaris roboh, jauh dari standar kelayakan.
Situasi ini pun memantik reaksi keras warga. DPRD Kota Bima yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam fungsi pengawasan justru dinilai “menghilang” dan tidak menunjukkan respons nyata terhadap persoalan mendasar tersebut.
Ironisnya, perhatian justru datang dari tingkat provinsi. Anggota DPRD NTB, H. M. Aminurlah (Maman), turun langsung meninjau kondisi rumah warga di Paruga. Kehadiran Maman dinilai sebagai bentuk empati sekaligus tamparan bagi wakil rakyat di tingkat kota yang belum terlihat bergerak.
Warga pun mendesak DPRD Kota Bima untuk segera menjalankan fungsi pengawasannya, meski tanpa harus turun langsung ke lapangan.
“Kalau tidak sempat turun, minimal panggil Dinas Perkim, lurah, dan camat untuk klarifikasi. Jangan diam saja,” tegas Syamsurijal, dikutit Media Metromini, Kamis (26/3/2026).
Sorotan juga tertuju pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) terkait validitas data penerima bantuan rumah tidak layak huni (RTLH). Warga menduga adanya ketidaktepatan pendataan, sehingga masih ada masyarakat yang seharusnya berhak justru terlewat dari program bantuan.
Padahal, kebutuhan akan rumah layak huni merupakan hak dasar yang seharusnya dipenuhi negara. DPRD Kota Bima dinilai harus hadir, menekan pemerintah daerah, serta memastikan program bantuan berjalan tepat sasaran.
Kehadiran wakil rakyat dari provinsi di tengah persoalan ini menunjukkan bahwa kepedulian tidak dibatasi wilayah. Namun di sisi lain, hal tersebut menjadi catatan serius bagi DPRD Kota Bima dalam hal kepekaan sosial dan respons terhadap aspirasi masyarakat.
Kini publik menanti langkah konkret: apakah DPRD Kota Bima akan segera memanggil pihak terkait dan mengusut persoalan data serta program bantuan yang dinilai amburadul, atau tetap memilih diam di tengah penderitaan warganya. (Red)
