 |
| Pimpinan DPRD Kota Bima saat Rapat Koordinasi dengan TAPD Kota Bima |
Kota Bima, - Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Bima mempertanyakan hasil Efisiensi anggaran dilakukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pertanyataan itu muncul pada Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pimpinan dan anggota Banggar DPRD bersama TAPD Pemkot Bima, Selasa 10 Juni 2025.
Wakil Ketua I DPRD Kota Bima, Alvian Indrawirawan menyampaikan, tim TPAD tidak menunjukan hasil efesiensi dan rincian puluhan Miliar anggaran APBD Kota Bima.
"Rinciannya mana ini, kok secara umum saja," tanya Wakil Ketua DPRD dikutip jangkaBima.com Selasa (10/6/2025).
Ia menjelaskan, pembahasan efisiensi anggaran di Kota Bima, harusnya tim TAPD melibatkan DPR. Namun saat pembahasan efesiensi anggaran anggota DPRD tidak dilibatkan.
"Fungsi tugas kami jelas, penganggaran dan pengawasan, apalagi anggaran di efisiensi itu uang rakyat. Kami ingin alokasi anggaran hasil efisiensi dapat digunakan dengan tepat dan jelas untuk kebutuhan pembangunan," jelasnya.
Pun senada disampaikan beberapa anggota Banggar DPRD, Iwan Kamarujaman (Demokrat), Khalid (Gerindra) Gina Adriani (Golkar) dan Amir Syarifuddin(PKS).
Sementara Kepala BPPKAD melalui Kabid Anggaran, Muslih dalam penjelasannya hanya menyampaikan gambaran umum, bahwa telah dilakukan tiga kali evisiensi anggaran oleh TAPD.
Total anggaran dievisiensi Rp 80 milyar lebih dialokasikan untuk mendukung berbagai program kepala daerah terpilih, yaitu pengadaan alat berat pada Dinas Lingkungan Hidup, program lampu jalan pada Dinas Perhubungan dan alokasi untuk mendukung program Nufreed serta PKH MARI.
Sementara mengenai rinciannya sebenarnya ada dalam file dokumen dimiliki TAPD, namun karena agenda dalam surat rapat tak merinci, sehingga tak disampaikan dalam dokumen diserahkan.
Ditempat yang sama, Ketua DPRD kota Bima, Syamsurih menskor rapat sampai Rabu 11 Juni 2025, atas kesepakatan bersama anggota DPRD, dengan meminta tim TAPD membawa dokumen dan hasil efisiensi anggaran.
"Paparkan secara rinci dokumen hasil Efisiensi anggaran, termasuk pos anggaran mana saja dipangkas di setiap OPD serta dialokasikan untuk program apa saja dan di OPD mana saja," pungkaanya. (Red)
