 |
| Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) LP-KPK NTB, Bung Insyan (kana) |
Lombok Barat, TM – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Sosialisasi dan Diskusi Peraturan Perundang-undangan tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Jayakarta Hotel, Senggigi, Kabupaten Lombok Barat.
Kegiatan tersebut diikuti puluhan perwakilan pimpinan organisasi kemasyarakatan (Ormas), yayasan, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dari berbagai wilayah di Provinsi NTB.
Acara dibuka langsung oleh Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi NTB, Drs. H. Surya Bahari, MM.Pd. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya membangun sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat guna meningkatkan pemahaman terhadap regulasi, mendorong peran aktif organisasi, serta mewujudkan tertib administrasi.
Menurutnya, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan menjadi bagian penting dalam menciptakan iklim organisasi yang sehat, tertib, dan mampu menjalankan perannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Pantauan di lokasi menunjukkan antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan tersebut. Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai pertanyaan, masukan, serta usulan strategis dari perwakilan organisasi terkait program kerja dan kebijakan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan Bakesbangpoldagri Provinsi NTB.
Partisipasi aktif para peserta mencerminkan besarnya perhatian organisasi masyarakat terhadap pentingnya keterbukaan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah, khususnya dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah.
Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) LP-KPK NTB, Bung Insyan, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menilai sosialisasi dan diskusi yang melibatkan langsung berbagai elemen organisasi masyarakat merupakan langkah positif dalam membangun komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat sipil.
“Ini merupakan langkah yang patut diapresiasi dan cukup visioner. Kalau kita melihat kondisi sekitar 10 tahun lalu, belum terlihat progres seperti yang kita saksikan sekarang. Karena itu, kegiatan seperti ini perlu terus didorong agar komunikasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat semakin terbuka,” ungkap Bung Insyan.
Ia berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga organisasi masyarakat tidak hanya memahami aturan yang berlaku, tetapi juga memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, dan berkontribusi secara konstruktif bagi pembangunan daerah.
Melalui kegiatan sosialisasi dan diskusi tersebut, Bakesbangpoldagri NTB diharapkan dapat terus memperkuat pembinaan terhadap Ormas, yayasan, dan LSM, terutama dalam aspek legalitas, tertib administrasi, serta pelaksanaan fungsi organisasi sesuai peraturan perundang-undangan.
Dengan terbangunnya sinergi yang baik antara pemerintah dan organisasi masyarakat, keberadaan Ormas di NTB diharapkan semakin berperan sebagai mitra strategis dalam menjaga kehidupan bermasyarakat yang harmonis sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. (Red)
