 |
| Tambora Media / AI |
BIMA, TM – Polemik proyek revitalisasi SDN Soi Katupa, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima, kembali mencuat. Seorang guru yang sebelumnya tercatat sebagai bendahara revitalisasi menyatakan mengundurkan diri dari posisi tersebut melalui surat pernyataan tertanggal 24 Agustus 2026.
Dalam surat yang ditandatangani Suaeb, S.Pd., Gr., dengan jabatan guru/bendahara dan NIP 19691231 199412 1 059, disebutkan bahwa dirinya tidak ingin menjadi bendahara revitalisasi.
Pengunduran diri tersebut disertai sejumlah alasan. Pertama, menurut isi surat, uang tidak dipegang oleh bendahara. Kedua, RAB (Rencana Anggaran Biaya) disebut tidak pernah ditunjukkan kepada bendahara. Ketiga, terdapat pengambilan keputusan yang disebut bersifat sepihak tanpa adanya kompromi dengan bendahara.
“Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya tidak ingin menjadi bendahara revitalisasi,” demikian inti pernyataan yang tertulis dalam surat tersebut.
Surat itu juga menegaskan bahwa pernyataan dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Dokumen tersebut dibubuhi meterai dan tanda tangan Suaaeb, S.Pd., Gr.
Menanggapi surat pengunduran diri Bendahara revitalisasi sekolah tersebut, Kepala SDN Sori Katupa, Penta Permadi, kepala enggang memeberikan komentar banyak terkait isi surat tersebut.
"Ia pak nanti kita bicarakan, ujar dengan singkat.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena posisi bendahara dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan atau revitalisasi sekolah berkaitan erat dengan pengelolaan dan pencatatan keuangan. Transparansi terkait penggunaan anggaran, RAB, serta mekanisme pengambilan keputusan menjadi hal penting agar pelaksanaan proyek dapat dipertanggungjawabkan.
Sebelumnya, proyek revitalisasi SDN Sori Katupa dengan nilai anggaran sekitar Rp1,3 miliar juga telah mendapat sorotan warga. Muncul pertanyaan mengenai transparansi pelaksanaan proyek dan keterlibatan pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan.
Dengan adanya surat pengunduran diri tersebut, publik tentu berharap pihak terkait dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme pengelolaan anggaran revitalisasi, termasuk siapa yang bertanggung jawab terhadap keuangan proyek dan bagaimana RAB serta keputusan pelaksanaan kegiatan ditetapkan. (Red)
