 |
| Keberadaan sejumlah proyek pembangunan di Desa Kawinda To’i, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima, kembali menjadi sorotan |
BIMA, TM – Keberadaan sejumlah proyek pembangunan di Desa Kawinda To’i, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima, kembali menjadi sorotan. Sedikitnya terdapat empat titik pekerjaan yang dipertanyakan warga karena dinilai belum menunjukkan transparansi terkait sumber anggaran maupun pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya.
Sorotan tersebut muncul lantaran pada sejumlah lokasi pekerjaan, masyarakat disebut kesulitan mendapatkan informasi yang jelas mengenai asal-usul anggaran, nilai pekerjaan, serta identitas kontraktor atau pelaksana proyek.
Kondisi itu kemudian memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai status dan legalitas pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Bahkan, proyek-proyek tersebut disebut warga sebagai proyek yang terkesan “siluman” karena minimnya informasi yang dapat diakses publik.
Burhan, yang biasa disapa Ridho, menyampaikan bahwa transparansi dalam setiap pekerjaan pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah merupakan hal penting. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui sumber anggaran, nilai proyek, pelaksana pekerjaan, hingga jangka waktu pelaksanaan.
“Tidak adanya transparansi dan sumber anggaran menjadi pertanyaan. Kontraktor dan pelaksana proyek harus bertanggung jawab penuh,” ujar Ridho Kamis (20/8/2026)
Ia meminta pihak kontraktor maupun pelaksana pekerjaan memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat mengenai empat titik proyek yang menjadi sorotan tersebut.
Menurutnya, keterbukaan informasi bukan hanya untuk memenuhi ketentuan administrasi, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, terutama apabila pekerjaan tersebut bersumber dari anggaran negara maupun daerah.
Masyarakat juga berharap pemerintah desa, pemerintah kecamatan, maupun instansi terkait segera melakukan pengecekan terhadap pekerjaan di empat lokasi tersebut. Pemeriksaan dinilai penting untuk memastikan apakah seluruh pekerjaan telah memiliki sumber anggaran dan dokumen pelaksanaan yang jelas.
Selain itu, apabila proyek tersebut menggunakan anggaran pemerintah, masyarakat meminta agar informasi mengenai nama kegiatan, sumber dana, nilai anggaran, volume pekerjaan, kontraktor atau pelaksana, serta waktu pelaksanaan dipasang secara terbuka di lokasi proyek.
Hal tersebut diperlukan agar masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan terhadap pembangunan di wilayahnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kontraktor maupun pelaksana proyek terkait tudingan kurangnya transparansi tersebut. Pemerintah Desa Kawinda To’i dan instansi teknis terkait juga diharapkan memberikan klarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Catatan: Penyebutan “proyek siluman” dalam berita ini merupakan istilah/sorotan dari pihak yang menyampaikan informasi, bukan kesimpulan bahwa proyek tersebut ilegal. Kepastian mengenai sumber anggaran, legalitas, dan pihak pelaksana perlu dikonfirmasi kepada pemerintah desa serta instansi terkait. (Red)
