 |
| Bupati Bima Ady Mahyudi saat bertemu beberapa mentri di Jakarta. |
BIMA, TM — Upaya Pemerintah Kabupaten Bima memperkuat kapasitas fiskal daerah kembali menjadi perhatian publik. Bupati Bima Ady Mahyudi disebut berhasil mengupayakan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp277 Miliar dari pemerintah pusat.
Informasi mengenai tambahan anggaran tersebut ramai diberitakan melalui media sosial maupun sejumlah media cetak dan online pada Agustus 2026.
Jika tambahan DAU tersebut terealisasi sesuai peruntukannya, tambahan ruang fiskal itu berpotensi memperkuat kemampuan Pemerintah Kabupaten Bima dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Kebutuhan tersebut mencakup sejumlah sektor strategis, mulai dari pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan serta jembatan, pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat hingga program prioritas kesejahteraan sosial.
Namun, besarnya tambahan anggaran bukanlah tujuan akhir. Tantangan berikutnya justru berada pada bagaimana pemerintah daerah mengelola dan memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Bima sendiri telah memiliki APBD Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025. Dengan adanya tambahan sumber fiskal, pemerintah daerah dituntut mampu melakukan pengelolaan anggaran secara transparan, efektif, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kepemimpinan Diuji
Kemampuan seorang kepala daerah tidak hanya diukur dari bagaimana mengelola anggaran yang sudah tersedia. Lebih dari itu, kepala daerah juga dituntut mampu membangun komunikasi dengan pemerintah pusat dan memperjuangkan kepentingan pembangunan daerah.
Bima masih menghadapi berbagai pekerjaan rumah. Infrastruktur di sejumlah wilayah masih membutuhkan perhatian, kualitas pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, sementara sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat juga membutuhkan dukungan anggaran yang berkelanjutan.
Karena itu, tambahan fiskal sebesar Rp202 miliar, apabila benar-benar terealisasi, menjadi peluang sekaligus tanggung jawab besar bagi pemerintah daerah.
Apalagi Pemerintah Kabupaten Bima pada Mei 2026 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Capaian tersebut disebut sebagai WTP ke-11 secara berturut-turut.
Predikat tersebut tentu harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Semakin besar anggaran yang dikelola, semakin besar pula tuntutan transparansi dan akuntabilitas kepada publik.
Masyarakat Menanti Dampak Nyata
Bagi masyarakat Bima, tambahan anggaran pada akhirnya akan dinilai bukan dari besarnya angka yang diumumkan, tetapi dari perubahan yang benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Jalan yang rusak diharapkan dapat diperbaiki. Pelayanan kesehatan dan pendidikan harus semakin mudah diakses. Infrastruktur dasar perlu diperkuat dan ekonomi masyarakat harus terus didorong.
Kritik publik tetap diperlukan sebagai bagian dari kontrol terhadap pemerintah. Namun, setiap upaya yang benar-benar mampu menghadirkan tambahan sumber daya pembangunan bagi daerah juga patut diapresiasi, sepanjang dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Ady Mahyudi masih memiliki pekerjaan besar untuk memastikan tambahan ruang fiskal tersebut tidak berhenti sebagai angka dalam dokumen anggaran.
Sebab, ukuran keberhasilan seorang kepala daerah pada akhirnya bukan seberapa sering namanya dipuji, melainkan seberapa besar masyarakat merasakan manfaat dari kebijakan dan pembangunan yang dijalankan.
Bima membutuhkan pembangunan, bukan sekadar perdebatan. Bima membutuhkan kerja nyata, bukan hanya kata-kata. Dan setiap rupiah yang diperjuangkan untuk daerah harus kembali menjadi manfaat bagi rakyat.(Red)
