 |
| Tambora Media / AI |
Kota Bima, TM – Pemerintah Kota Bima mulai merealisasikan Program Keluarga Harapan (PKH) Daerah Tahun 2026 dengan menyalurkan bantuan kepada 1.200 keluarga penerima manfaat. Peluncuran program ini ditandai dengan pencairan perdana yang berlangsung di kawasan utara Alun-alun Lapangan Serasuba, Kamis (11/6/2026).
Wali Kota Bima, A. Rahman H. Abidin, menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memperluas jangkauan program tersebut sebagai bagian dari strategi menekan angka kemiskinan. Pada tahun 2027, jumlah penerima ditargetkan meningkat menjadi 2.000 keluarga, atau bertambah sekitar 800 keluarga dari tahun ini.
“Jika kondisi fiskal daerah memungkinkan, kami akan menambah cakupan penerima. Tujuannya agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat program ini,” ujarnya.
PKH Daerah difokuskan untuk menjangkau masyarakat yang belum tersentuh bantuan sosial dari pemerintah pusat. Sasaran program meliputi warga dalam kategori desil 1 hingga desil 5, termasuk lanjut usia, penyandang disabilitas, dan keluarga miskin yang memenuhi kriteria.
Rahman menjelaskan, penetapan penerima dilakukan secara berjenjang dan ketat, mulai dari usulan masyarakat di tingkat kelurahan, verifikasi lapangan, hingga validasi oleh Dinas Sosial. Mekanisme ini diterapkan guna memastikan bantuan tepat sasaran.
Pada tahun 2026, setiap keluarga penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan yang dicairkan setiap triwulan melalui sistem perbankan. Pemerintah menggandeng BRI sebagai mitra penyalur untuk menjamin transparansi dan keamanan dalam proses pencairan.
Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota bersama Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, menyerahkan secara simbolis bantuan dan buku tabungan kepada lima perwakilan penerima manfaat.
Wali Kota juga mengingatkan agar bantuan yang diterima dimanfaatkan secara bijak untuk kebutuhan prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok sehari-hari. Ia menekankan bahwa bantuan sosial bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.
“Bantuan ini harus menjadi penopang ekonomi rumah tangga sekaligus langkah menuju kemandirian,” tegasnya.
Pemerintah Kota Bima berharap PKH Daerah dapat menjadi instrumen tambahan dalam upaya pengentasan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem. Untuk itu, seluruh pemangku kepentingan—mulai dari pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat—didorong untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung program tersebut.
Peluncuran ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Bima, jajaran OPD, camat, lurah, serta pihak perbankan sebagai mitra penyalur. (Red)
