 |
| Tambora Media / AI |
KOTA BIMA, TM – Kelangkaan semen yang terjadi di Kota Bima dalam beberapa waktu terakhir mulai memicu keresahan di kalangan pelaku usaha konstruksi. Kondisi ini tidak hanya menghambat jalannya berbagai proyek pembangunan, tetapi juga menimbulkan dugaan adanya praktik penimbunan oleh oknum tertentu demi meraup keuntungan.
Ketua Karang Taruna Kota Bima, Amirudin, S.Sos, mengungkapkan bahwa sulitnya memperoleh semen di pasaran membuat sejumlah proyek mengalami kendala serius. Padahal, proyek-proyek tersebut telah terikat kontrak dengan tenggat waktu penyelesaian yang ketat.
Menurut Amirudin, semen merupakan material utama dalam sektor konstruksi. Ketika pasokan terganggu, maka seluruh tahapan pekerjaan ikut terdampak dan berpotensi menyebabkan keterlambatan proyek.
“Kalau kondisi ini terus dibiarkan tanpa solusi, dampaknya bukan hanya menghambat target pembangunan daerah, tetapi juga merugikan kontraktor sebagai pelaksana proyek. Harga saat ini saja sudah mencapai Rp80 ribu sampai Rp85 ribu per sak, itu pun barangnya sulit didapat,” ujarnya Rabu (10/6)
Ia menegaskan bahwa keterlambatan proyek akibat kelangkaan material bukanlah bentuk kelalaian kontraktor, melainkan dampak dari terganggunya distribusi bahan utama di lapangan.
Lebih lanjut, Amirudin mencurigai bahwa kelangkaan semen yang terjadi tidak sepenuhnya disebabkan oleh persoalan distribusi biasa. Ia menduga adanya oknum yang sengaja menimbun stok untuk memainkan harga di pasaran.
“Kami menduga ada pihak tertentu yang memanfaatkan situasi dengan menimbun semen demi keuntungan pribadi. Ini harus segera diselidiki,” tegasnya.
Pihaknya juga mendorong adanya koordinasi lintas instansi, termasuk dinas terkait, guna membahas persoalan distribusi dan stabilitas harga semen di Kota Bima.
Atas kondisi tersebut, para pelaku usaha konstruksi mendesak pemerintah daerah serta aparat penegak hukum untuk segera turun tangan melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi semen. Mereka berharap ada langkah konkret agar pasokan kembali normal dan harga tetap stabil.
Menurut para kontraktor, intervensi pemerintah sangat dibutuhkan agar proyek pembangunan yang sedang berjalan tidak semakin terhambat. Selain itu, upaya tersebut juga penting untuk memastikan target pembangunan daerah tetap berjalan sesuai rencana.(Red)
