 |
| DPRD Kota Bima saat menggelar Rapat Paripurna Ke-2 |
KOTA BIMA, TM – DPRD Kota Bima menggelar Rapat Paripurna Ke-2 dengan agenda Penyampaian Penjelasan Wali Kota Bima terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kota Bima, Senin.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, S.H., didampingi Wakil Ketua I Alfian Indrawirawan, S.Adm., dan Wakil Ketua II M. Ryan Kusuma Permadi, S.H.
Turut hadir Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, S.H., Sekretaris Daerah Kota Bima, seluruh anggota DPRD, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para kepala bagian lingkup Pemerintah Kota Bima, serta unsur terkait lainnya.
Dalam penjelasannya mewakili Wali Kota Bima, Wakil Wali Kota Feri Sofiyan menyampaikan bahwa pengajuan Raperda tentang LPJ Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kota Bima kepada masyarakat atas pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, laporan tersebut memuat realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah diaudit, sehingga menjadi gambaran menyeluruh mengenai kinerja pengelolaan keuangan daerah serta pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik selama satu tahun anggaran.
"Berbagai capaian yang diraih merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Daerah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat yang terus mendukung pembangunan di Kota Bima," ujarnya.
Feri Sofiyan juga berharap pembahasan Raperda LPJ APBD Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan secara objektif, konstruktif, dan mengedepankan semangat kemitraan. Ia menilai masukan serta rekomendasi dari DPRD akan menjadi bahan evaluasi penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta pelayanan kepada masyarakat.
Rapat paripurna berlangsung tertib dan lancar. Momentum tersebut menjadi wujud komitmen bersama antara DPRD Kota Bima dan Pemerintah Kota Bima dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab demi mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Red)
