 |
| Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bima dari Fraksi Perindo, Irwan,SH,. dari Fraksi Partai Perindo |
BIMA, TM – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bima, Irwan,SH,. dari Fraksi Partai Gelora, menyoroti lambannya pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW) di Kabupaten Bima.
Irwan menilai berbagai alasan administratif yang disampaikan pihak eksekutif terkesan berbelit-belit dan tidak memberikan kepastian kepada ribuan PPPK PW yang hingga kini belum menerima hak mereka.
“Terlalu banyak lika-liku alasan dari pihak eksekutif. Katakan saja uangnya sudah kalian deposit. PPPK PW ini jangan dijadikan seperti barang mainan, administrasi hanya dijadikan alasan belaka,” ujarnya.
Ia juga menyoroti munculnya berbagai spekulasi di tengah masyarakat terkait keterlambatan pembayaran tersebut. Menurutnya, persoalan itu tidak bisa hanya dibebankan kepada bawahan semata.
“Spekulasi bermunculan, saling menyalahkan satu sama lain. Padahal yang sesungguhnya bertanggung jawab siapa? Apa mungkin pembantu berani mengabaikan perintah pimpinan?” katanya.
Irwan bahkan menyebut keterlambatan pembayaran gaji PPPK PW sebagai persoalan serius yang menyangkut hak hidup ribuan tenaga kerja.
“Ini menyangkut kemanusiaan. Ada 14.077 PPPK PW yang sampai hari ini masih belum menerima haknya. Di mana nurani pemerintah?” tegasnya.
Lebih lanjut, Irwan mempertanyakan keberadaan anggaran sebesar Rp63 miliar yang menurutnya telah disepakati dalam rapat Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sejak Januari 2026 lalu.
“Anggaran Rp63 miliar itu sudah disahkan dalam rapat Banggar bersama TAPD sejak Januari 2026. Sekarang uang itu ada di mana?” tanyanya.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar bersikap terbuka kepada publik dan tidak memberikan informasi yang dinilai membingungkan, termasuk kepada pihak legislatif sebagai mitra pemerintah daerah.
“Jangankan rakyat biasa, kami di legislatif saja sebagai mitra sejajar mau dikibuli,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Irwan menegaskan agar pemerintah daerah berani menyampaikan kondisi sebenarnya kepada masyarakat.
“Nggahipu ma poda, meskipun itu pahit,” pungkasnya. (Red)
