 |
| Sekda Kabupaten Bima (kanan) dan Amirullah (kiri) |
BIMA, TM – Gelombang aspirasi masyarakat terkait tuntutan pergantian Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima kian menguat dan meluas. Seruan “Ganti Sekda” kini tidak hanya bergema di ruang publik, tetapi juga mulai terorganisir lintas wilayah, mencerminkan meningkatnya dinamika politik daerah.
Isu ini mencuat setelah pernyataan yang disampaikan oleh Amirullah yang di kenal sebagai Ruma Rengge melalui unggahan di akun Facebook “Ndai Ruma Rengge Sape” pada Senin (4/5/2026). Dalam pernyataannya, ia menyoroti perlunya langkah tegas pemerintah daerah dalam merespons aspirasi masyarakat.
Sejumlah elemen masyarakat menilai bahwa kebijakan dan arah kepemimpinan Sekda saat ini dinilai tidak lagi sejalan dengan harapan perubahan. Kondisi tersebut mendorong lahirnya gerakan yang kini berkembang menjadi perhatian luas, tidak lagi terbatas pada kalangan elit.
Konsolidasi gerakan pun dikabarkan telah terbentuk di berbagai wilayah Kabupaten Bima. Dari wilayah timur, tengah, hingga barat, suara yang sama mulai disampaikan secara terstruktur. Beberapa nama yang disebut sebagai koordinator wilayah antara lain Aminullah Ompu Jenggo (timur), Rizal Baba Kasama (tengah), serta Rizal Patikawat dan Agria Agus (barat).
Dalam berbagai pernyataan yang beredar, masyarakat menegaskan bahwa jika aspirasi tersebut tidak mendapat respons, aksi turun ke jalan berpotensi dilakukan. Bahkan, mobilisasi massa dalam skala besar disebut menjadi kemungkinan yang semakin terbuka.
Desakan juga diarahkan kepada Bupati Bima agar segera mengambil langkah strategis dan responsif. Masyarakat berharap adanya keputusan yang cepat dan tepat guna menjaga stabilitas pemerintahan serta kepercayaan publik.
Perkembangan ini turut menjadi sorotan di media sosial, ditandai dengan meningkatnya penggunaan tagar seperti #BimaMelawan. Fenomena ini menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam mengawal isu-isu pemerintahan daerah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Bima terkait tuntutan tersebut. Namun, berbagai pihak mendorong agar ruang dialog tetap dibuka guna meredam potensi eskalasi dan menjaga kondusivitas daerah. (Red)
