 |
| Forum Komunikasi Keluarga Mahasiswa Donggo Bima (FKKMDB) Sulawesi |
Sulawesi, TM – Forum Komunikasi Keluarga Mahasiswa Donggo Bima (FKKMDB) Sulawesi Selatan secara tegas menyuarakan kekecewaan terhadap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait kondisi infrastruktur jalan di Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, yang hingga kini dinilai tak kunjung mendapat perhatian serius.
Melalui pernyataan sikap resminya, Ketua Umum FKKMDB, Muhammad Fadil, menegaskan bahwa infrastruktur jalan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang tidak boleh diabaikan. Ia menyebut kondisi jalan provinsi di Soromandi saat ini sangat memprihatinkan—dipenuhi lubang, rusak parah, dan membahayakan keselamatan pengguna jalan.
“Infrastruktur jalan adalah urat nadi perekonomian dan akses utama bagi kesejahteraan rakyat. Namun kenyataannya, masyarakat Soromandi justru dipaksa bertahan dengan kondisi jalan yang rusak parah dan mengancam keselamatan,” ujar Fadil dalam keterangannya Sabtu (9/5/2025).
Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan adanya ketimpangan pembangunan di wilayah NTB, khususnya di daerah pinggiran seperti Soromandi yang dinilai seolah menjadi “anak tiri” dalam kebijakan pembangunan daerah.
Pernyataan Sikap FKKMDB
Atas kondisi tersebut, FKKMDB Sulawesi Selatan menyampaikan sejumlah tuntutan dan sikap tegas, di antaranya:
1. Mengecam keras kelalaian Pemerintah Provinsi NTB
FKKMDB menilai Gubernur NTB beserta jajarannya gagal menghadirkan pemerataan pembangunan infrastruktur. Jalan rusak di Soromandi disebut sebagai bukti nyata ketidakhadiran negara di tengah masyarakat pelosok.
2. Mendesak perbaikan segera dan menyeluruh
Mereka menuntut Pemerintah Provinsi NTB untuk segera melakukan perbaikan total terhadap ruas jalan provinsi di Kecamatan Soromandi tanpa menunda-nunda, mengingat kondisi jalan sudah sangat membahayakan.
3. Menagih janji politik Gubernur NTB
FKKMDB juga mengingatkan komitmen politik Gubernur NTB yang sebelumnya menjanjikan pembangunan merata hingga pelosok daerah. Mereka menilai janji tersebut belum terealisasi secara adil.
4. Menyerukan perhatian serius terhadap daerah terpinggirkan
FKKMDB menegaskan bahwa wilayah seperti Soromandi memiliki hak yang sama dalam menikmati pembangunan. Pemerintah diminta tidak hanya fokus pada wilayah perkotaan atau proyek-proyek besar yang bersifat seremonial.
Soromandi Butuh Bukti, Bukan Janji
FKKMDB menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa masyarakat tidak lagi membutuhkan janji, melainkan tindakan nyata. Mereka juga membuka kemungkinan akan menggelar aksi lanjutan jika tuntutan tersebut tidak segera direspons oleh pemerintah.
“Jangan jadikan Soromandi sebagai anak tiri dalam pembangunan. Rakyat butuh bukti, bukan sekadar janji manis,” tegas Fadil.
Kondisi jalan di Soromandi sendiri telah lama dikeluhkan masyarakat. Selain menghambat aktivitas ekonomi, kerusakan jalan juga kerap memicu kecelakaan dan memperlambat akses layanan penting seperti kesehatan dan pendidikan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Provinsi NTB terkait tuntutan yang disampaikan oleh FKKMDB Sulawesi Selatan. (Red)
