 |
| Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Soromandi Mataram (HIMSI) berujung ricuh di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. |
MATARAM, TM – Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Soromandi Mataram (HIMSI) berujung ricuh di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, Kamis (30/4/2026). Ketegangan tak terhindarkan setelah massa aksi terlibat saling dorong dengan petugas Satpol PP.
Aksi yang awalnya berlangsung damai berubah memanas saat tuntutan mahasiswa tak kunjung direspons. Massa yang menyoroti buruknya kondisi infrastruktur jalan di Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, nekat merangsek masuk ke area kantor gubernur melalui pintu selatan.
Dalam aksinya, mahasiswa membawa poster tuntutan dan membakar ban bekas di depan gerbang kantor gubernur sebagai bentuk protes keras terhadap pemerintah daerah.
“Sudah 30 tahun jalan Soromandi tidak diperhatikan. Ini bentuk kelalaian pemerintah,” teriak salah satu orator, Deta, di tengah aksi.
Mahasiswa menilai alokasi APBD NTB tahun 2026 untuk pembangunan infrastruktur di wilayah Bima masih sangat minim. Mereka juga menyoroti adanya ketimpangan pembangunan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa yang dinilai semakin mencolok.
Koordinator lapangan aksi, Hegel, menegaskan bahwa protes tersebut bukan yang pertama kali dilakukan. Bahkan sebelumnya, mahasiswa sempat memblokir akses jalan di Soromandi selama tiga hari sebagai bentuk tekanan terhadap pemerintah.
“Kami tidak akan mundur. Ini soal hak masyarakat. Bahkan kawan-kawan kami pernah dipenjara dalam perjuangan ini,” tegasnya.
Situasi mulai memanas ketika massa meminta Gubernur NTB turun langsung menemui mereka. Namun, setelah menunggu sekitar 30 menit tanpa kepastian, mahasiswa akhirnya membuka paksa pembatas jalan dan mencoba masuk ke area kantor.
Aksi tersebut memicu bentrokan fisik berupa saling dorong dengan aparat keamanan yang berjaga di lokasi.
Ketegangan baru mereda setelah perwakilan Pemerintah Provinsi NTB menemui massa aksi. Hadir dalam kesempatan itu Asisten III Setda NTB, Eva Dewiyani, bersama perwakilan dari Dinas PUPRPKP NTB.
Eva menyampaikan komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti tuntutan mahasiswa dan berjanji akan menjadwalkan pertemuan resmi dengan gubernur.
“Saya upayakan hari Senin ada pertemuan dengan gubernur,” ujarnya di hadapan massa.
Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menyampaikan empat tuntutan utama, yakni:
- Penetapan status darurat infrastruktur jalan di Soromandi
- Percepatan perbaikan jalan maksimal dalam waktu tiga bulan
- Transparansi data kerusakan jalan dan alokasi anggaran
- Evaluasi kinerja gubernur serta instansi terkait
Aksi ini menjadi sorotan sebagai bentuk akumulasi kekecewaan masyarakat Soromandi terhadap lambannya pembangunan infrastruktur yang dinilai telah berlangsung selama puluhan tahun. (Red)
