 |
| Anggota DPRD Kobi saat studi komparatif dalam rangka untuk menggenjo tPAD Kota Bima (kiri) dan Direktur Eksekutif LEAD NTB Agus Mawardy (kanan) |
Kota Bima,.TM - Keberangkatan 25 anggota DPRD Kota Bima yang melakukan studi komparatif dalam rangka untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bima dinilai hanyalah alasan semata.
Direktur Eksekutif LEAD NTB Agus Mawardy mengatakan, kegiatan yang dilakukan Anggota DPRD hanyalah formalitas yang menghabiskan anggaran daerah saja.
Kata Agus, belum berakhir triwulan pertana di tahun 2026, anggota DPRD Kota Bima sudah dua kali keluar daerah. Bulan lalu berangkat ke Pulau Bali dan kali ini berangkat ramai-ramai ke Pulau Lombok, tujuannya belajar cara menggenjot PAD.
"Kalau dalam.tiga bulan sudah dua kali keluar daerah. Apa ini yang dimaksud efisiensi? Bulan lalu sudah studi banding ke Bali ngak ada hasilnya. Sekarang habiskan uang untuk studi komparasi di Lombok lagi," sorot Agus.
"Berkali-kali keluar daerah, apa tidak pernah belajar soal genjot PAD? Ngak pernah bahas soal strategi kebijakan daerah yang dikunjungi terkait cara mendapatkan PAD. Studi banding bertahun-tahun. Kasihan anggaran daerah kalau hanya dibuat jalan-jalan pejabat.. Selama ini hasil studi banding nihil saja. Dengan teknologi, urusan strategi dan genjot PAD itu mudah. Malah pergi studi banding hanya penghamburan anggaran semata," tambah Agus.
Ia mempertanyakan, khususnya ke Ketua DPRD Pak Samsuri dan anggota DPRD yang dua periode saat ini. Belasan kali keluar daerah, baru bicara genjot PAD sekarang ini. Sebenarnya ini hanya alasan untuk mencari materi yang bisa diterima masyarakat penggunaan uang daerah tak sia-sia.
"Studi banding yang judulnya PAD, sangat laris tiap tahun sering dijadjkan alasan yang cocok untuk bisa digunakan uang daerah dalam kepentingan jalan-jalan, yang kata Bang Refli pergi kenc*ng," sindirnya.
Secara jujur, kata Agus, rakyat selalu mempertanyakan urgensi dan manfaat nyata dari perjalanan ke luar daerah oleh Anggota DPRD Kota Bima.
"Jika satu orang anggarannya Rp10 juta. Ada Rp250 juta yang jika dibuat untuk program pemberdayaan sosial, berapa keluarga yang sejahtera ketimbang dipakai jalan-jalan oleh anggota dewan.
Semestinya, Agus menerangkan, mereka yang paham kondisi keuangan daerah yang sedang diarahkan untuk penghematan dan prioritas program yang lebih mendesak bagi masyarakat. Sebaiknya, kegiatan perjalanan study banding atau lebih jujurnya jalan-jalan ini dihentikan sementara.
Dia mengaku, perjalanan dinas anggota dewan memang kerap disebut sebagai bagian dari agenda koordinasi, konsultasi, maupun studi banding ke daerah lain.
"Namun, harapannya kegiatan itu tidak sekadar menjadi rutinitas administratif. Melainkan benar-benar menghasilkan kebijakan atau program yang berdampak langsung bagi pembangunan daerah," ungkapnya.
"Sejauh ini, apa yang berdampak langsung setelah 25 orang ini pulang study bandi? Apakah keadaan kota bima lebih baik sepulang mereka?. Soal ternak liar saja ngak punya suaranya kok," pungkasnya.
Ia menegaskan, dalam kehiatan studi banding ini, harus transparan mengenai tujuan perjalanan, hasil yang diperoleh, serta bagaimana implementasinya di Kota Bima. Itu yang sangat penting.
"Publik berhak mengetahui apa saja manfaat yang dibawa pulang oleh para wakil rakyat setelah melakukan kunjungan kerja ke luar daerah," tandasnya.
Pertanyaan yang kemudian muncul, lanjut Agus, seberapa mendesak perjalanan tersebut dilakukan saat ini, dan apa hasil konkret yang bisa dirasakan oleh masyarakat?
"Jika memang perjalanan dinas tersebut memiliki urgensi tinggi, maka seharusnya ada laporan dan tindak lanjut yang jelas agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat," terangnya.
Ia menambahkan, .momentum efisiensi anggaran ini seharusnya menjadi refleksi bagi semua pihak, termasuk lembaga legislatif, untuk memastikan setiap penggunaan anggaran benar-benar efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi kepentingan publik. (Red)
