 |
| Gedung PSC 119 Woha / google jurnal Sumbawa.com |
Bima, - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ashadi Husein angkat bicara terkait pembangunan Gedung PSC 119 Woha tahun 2019.lalu, dilaporkan oleh Ketua Umum DPD Cendekia Muda Muslim Indonesia (CMMI) Kabupaten Bima, Jum'at, 6 maret 2026.
PPK Ashadi Husein, SKM.,MH.Kes, menjelaskan, program kegiatan pembangunan PSC 119 Woha tahun 2019 lalu, bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler. Bahkan ia juga meluruskan besar anggaran yang digunakan untuk pembangunan gedung tersebut, yang beredar dimedia sosial bahwa anggaran sebesar Rp7 miliar keliru, Padahal faktanya anggarannya hanya Rp 1 miliar lebih.
"Keliru Rp7 miliar itu. Yang benar hanya Rp 1 miliar lebih," ujarnya dikutip jurnalsumabawa.com, Jumat, (7/3/2026).
Ashadi mengakui, pembangun PSC tersebut dilaksanakan pada 2019 lalu, dengan nilai kontrak anggaran Rp 1.060.000.000. Besaran anggaran itu juga termasuk dalam pengadaan meubler (meja, kursi, dan lemari) AC hingga TV.
"Dengan gedung include Rp 1 miliar 60 juta," katanya.
Dia memastikan tidak ada pengadaan alat kesehatan (alkes). Termasuk pengadaan mobil ambulance senilai Ro 304 juta, dan perangkat komunikasi Rp 525 juta.
"Gedung proses tender. Sementara pengadaan ambulance dan perangkat komunikasi PSC melalui E-Catalog," beber dia.
Ia juga meluruskan bahwa PSC bukan bersamaan dengan pembangunan Puskesmas Woha. Selain itu, anggaran pembangunan PSC bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler bukan Afirmasi.
"Gedung dikerjakan CV. Perkasa Mandiri. Sementara mobil ambulance oleh PT. Cakra Mobilindo," jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum DPD Cendekia Muda Muslim Indonesia (CMMI) Kabupaten Bima telah melaporkan proyek tersebut ke Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Bima pada Jum'at, 6 Maret 2026.
Adi Markus, menilai pembangunan fasilitas layanan kegawatdaruratan kesehatan yang dibangun pada tahun 2019 itu diduga merugikan keuangan negara hingga sekitar Rp7 miliar. Pasalnya, bangunan PSC 119 tersebut hingga kini belum pernah difungsikan dan dinilai terbengkalai.
“Bangunan ini menelan anggaran besar dari negara, tetapi sampai sekarang tidak difungsikan. Kami menduga ada potensi kerugian negara hingga Rp7 miliar,” ujarnya.(Red)
