Peran ASN Disorot, Etika Komunikasi dan Klaim di Media Sosial Tuai Kritik Tajam

Tambora Media / Al

Bima, TM – Peran Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya para pejabat administrator, kembali menjadi sorotan publik. Di satu sisi, mereka diakui sebagai elemen penting dalam memastikan roda pemerintahan berjalan efektif. Namun di sisi lain, muncul kritik tajam terhadap cara sebagian ASN mengekspresikan pandangan di ruang publik, terutama melalui media sosial yang kian terbuka dan tanpa sekat.

Sorotan ini menguat setelah beredarnya unggahan akun Facebook Basyirun H. Baharuddi yang menyebut bahwa administrator merupakan kunci utama dalam merealisasikan visi dan misi kepala daerah. Dalam narasi tersebut, administrator bahkan diposisikan sebagai penggerak utama pembangunan, seolah menjadi faktor dominan di balik jalannya pemerintahan.

Salah satu unggahan Akun ASN Pemda Bima

Pernyataan tersebut langsung menuai respons kritis dari Ndai Ruma Rengge Sape. Ia menilai, klaim semacam itu berpotensi menimbulkan kesan arogansi intelektual serta mengabaikan peran kolektif dalam sistem pemerintahan.

“Jangan terlalu cepat mengklaim diri paling memahami tata kelola administrasi pemerintahan. Negeri ini tidak kekurangan orang cerdas, dan publik hari ini semakin tajam dalam membaca setiap pernyataan yang disampaikan ke ruang publik,” tegasnya.

Ia juga menyoroti fenomena ASN yang kerap aktif berkomentar di media sosial tanpa mempertimbangkan dampak institusional. Menurutnya, dalam posisi sebagai aparatur negara, setiap pernyataan tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab moral dan etik.

“Apa yang disampaikan ASN di media sosial bukan sekadar opini pribadi. Itu adalah representasi kapasitas, integritas, sekaligus wajah institusi. Ketika pernyataan keliru, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi pribadi, tetapi juga kepercayaan publik terhadap lembaga,” ujarnya.

Lebih jauh, ia mengingatkan agar tidak membangun narasi tunggal yang seolah menempatkan satu pihak sebagai yang paling memahami sistem pemerintahan. Sikap demikian dinilai tidak hanya keliru, tetapi juga berpotensi merusak ekosistem birokrasi yang seharusnya berjalan kolektif, profesional, dan berbasis kompetensi.

“Berhentilah membangun kesan seolah-olah hanya satu pihak yang paling memahami sistem. Banyak yang lebih matang, lebih berpengalaman, dan tetap memilih bekerja dalam diam tanpa perlu mengklaim diri di ruang publik. Dalam birokrasi, kredibilitas tidak dibangun dari klaim, tetapi dari kerja nyata,” tambahnya.

Isu ini menegaskan bahwa di era digital, ASN tidak hanya dituntut unggul secara teknis, tetapi juga cermat dan beretika dalam berkomunikasi. Keterbukaan informasi dan meningkatnya literasi publik membuat setiap pernyataan pejabat negara dengan cepat diuji, dikritisi, bahkan dipertanggungjawabkan secara luas.

Pada akhirnya, menjaga keseimbangan antara profesionalisme kerja dan kedewasaan dalam komunikasi publik menjadi prasyarat utama. Tanpa itu, kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan berpotensi terkikis oleh narasi yang tidak terukur dan klaim yang berlebihan. (Red)