 |
| Ilustarasi Tambora Media / Al |
KOTA BIMA, TM – Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Kota Bima mulai menunjukkan keseriusannya dalam menelusuri persoalan aset daerah. Pada Selasa (31/3/2026), tim pansus turun langsung ke lapangan untuk melakukan inspeksi di sejumlah titik yang dinilai bermasalah.
Langkah ini menjadi titik balik penanganan aset daerah yang selama ini lebih banyak dibahas di ruang rapat. Kini, persoalan tersebut mulai disentuh secara langsung dengan melihat kondisi riil di lapangan.
Dalam peninjauan tersebut, pansus menyasar empat lokasi strategis, yakni Kolam Retensi Amahami di Kelurahan Dara, Rusunawa di Kelurahan Tanjung, Kantor Camat Asakota, serta area belakang Kantor Wali Kota Bima di Kelurahan Penatoi.
Banyak Kejanggalan Mulai Terungkap
Dari hasil inspeksi awal, tim menemukan sejumlah indikasi persoalan serius. Di antaranya status lahan yang belum jelas, pemanfaatan aset yang tidak optimal, hingga adanya dugaan ketidaksesuaian antara data administrasi dengan kondisi nyata di lapangan.
Ketua Pansus, Abdul Robbi, menegaskan bahwa langkah turun langsung ini penting untuk memastikan data yang diperoleh tidak hanya bersumber dari dokumen.
“Kami ingin melihat langsung kondisi aset di lapangan, termasuk kemungkinan adanya persoalan hukum, administrasi, maupun pemanfaatannya,” tegasnya.
Libatkan BPN dan BPKAD
Dalam kegiatan ini, pansus tidak bekerja sendiri. Mereka turut melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), BPKAD, serta unsur pemerintah setempat.
Pihak BPN memberikan penjelasan teknis terkait status sertifikasi lahan di sejumlah titik yang dikunjungi. Hal ini menjadi bagian penting dalam memastikan legalitas aset milik pemerintah daerah.
Sementara itu, BPKAD menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh proses penelusuran, termasuk penyediaan data administrasi dan dokumen kepemilikan aset.
Berpotensi Ada Pelanggaran
Pansus menegaskan, hasil kunjungan lapangan ini akan menjadi bahan evaluasi serius di DPRD Kota Bima. Bahkan, tidak menutup kemungkinan akan muncul rekomendasi tegas jika ditemukan adanya pelanggaran atau penyimpangan.
“Kami ingin memastikan seluruh aset daerah tercatat dengan baik, terjaga, dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Jika ada persoalan, harus segera diselesaikan,” tegas Abdul Robbi.
Sinyal Keras Pembenahan Aset
Turunnya pansus ke lapangan menjadi sinyal kuat bahwa pengelolaan aset daerah kini mulai diawasi lebih ketat. Selama ini, sektor aset kerap menjadi titik lemah dalam tata kelola pemerintahan, bahkan berpotensi menimbulkan kerugian daerah.
Dengan langkah ini, DPRD Kota Bima menunjukkan komitmennya untuk membongkar persoalan aset yang selama ini terkesan dibiarkan, sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. (Red)
