 |
| Amiruddin |
Bima, TM – Dunia usaha jasa konstruksi di wilayah Kota Bima dan Kabupaten Bima tengah menghadapi ancaman serius. Sejumlah pihak menyoroti dugaan praktik “main ganda” yang melibatkan oknum anggota dewan, kepala dinas, hingga aparatur sipil negara (ASN) yang disebut-sebut ikut bermain sebagai kontraktor.
Kondisi ini dinilai menciptakan persaingan yang tidak sehat bagi kontraktor lokal. Pasalnya, mereka harus bersaing dengan pihak-pihak yang diduga memiliki akses kekuasaan sekaligus peluang proyek, sehingga mempersempit ruang gerak pelaku usaha murni di sektor konstruksi.
Sejumlah kontraktor lokal mengaku mulai kesulitan mendapatkan pekerjaan. Mereka menilai proyek-proyek pemerintah lebih banyak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki kedekatan dengan pengambil kebijakan.
“Kalau kondisi ini terus dibiarkan, kami hanya akan jadi penonton di daerah sendiri,” ungkap Amimuruddin.
Fenomena ini juga memicu kekhawatiran akan dampak jangka panjang terhadap perekonomian daerah. Jika kontraktor lokal terus tersisih, bukan tidak mungkin banyak usaha yang akhirnya gulung tikar, yang berimbas pada meningkatnya angka pengangguran.
Selain itu, praktik rangkap peran tersebut juga berpotensi melanggar etika dan aturan yang berlaku, terutama terkait konflik kepentingan dalam pengelolaan proyek pemerintah.
Pengamat menilai, pemerintah daerah dan lembaga pengawas harus segera turun tangan untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam proses pengadaan proyek. Penegakan aturan dinilai menjadi kunci untuk menjaga iklim usaha tetap sehat dan kompetitif.
Jika tidak ada langkah tegas, kekhawatiran bahwa kontraktor lokal di Bima dan Kota Bima akan tersingkir secara perlahan bukanlah hal yang mustahil.
Amir menambahkan, "Sementara untuk bikin ijin ijin seperti SBU dan lain nya sangat mahal sementara kontraktor lokal hanya di sewakan bendera 2 % lalu mereka kerja sendiri," ujarnya. (Red)
