 |
| Ilustarai Tambora Media / Al |
BIMA, TM – Kondisi jalan provinsi di Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, kembali menuai sorotan. Di tengah belum adanya penanganan dari pemerintah, warga setempat terpaksa turun tangan memperbaiki jalan rusak secara swadaya, Minggu (29/3/2026).
Aksi gotong royong tersebut dilakukan di tanjakan dekat Kantor Camat Soromandi. Dengan peralatan seadanya, warga menimbun lubang dan meratakan badan jalan agar tetap bisa dilalui kendaraan.
Langkah ini menjadi gambaran nyata lambannya penanganan infrastruktur di daerah. Padahal, jalan tersebut merupakan akses vital bagi masyarakat, mulai dari distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, hingga layanan kesehatan.
Salah satu warga, Sukirman, mengungkapkan kekecewaannya terhadap janji perbaikan yang tak kunjung terealisasi.
“Kami sudah terlalu lama menunggu. Janji perbaikan selalu disampaikan, tapi tidak pernah terealisasi,” ujarnya senin (30/3/2026).
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengakui bahwa penanganan jalan tersebut memang sudah direncanakan pada tahun 2026. Namun, pelaksanaannya masih terkendala anggaran.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR NTB, Kusuma Wijaya, menjelaskan bahwa dalam APBD murni tahun ini belum tersedia alokasi dana untuk perbaikan jalan tersebut.
“Untuk tahun ini memang direncanakan, tapi di APBD murni anggarannya belum tersedia,” jelasnya.
Pernyataan ini mempertegas bahwa perbaikan belum bisa dilakukan dalam waktu dekat, sementara kondisi jalan terus memburuk dan berpotensi membahayakan pengguna.
Kerusakan jalan tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan serta mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.
Aksi swadaya warga Soromandi pun menjadi bentuk kritik terhadap pemerintah. Di saat anggaran belum tersedia, masyarakat justru dipaksa mencari solusi sendiri demi keselamatan dan kelancaran aktivitas sehari-hari.
Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret, tidak sekadar menunda dengan alasan anggaran, agar perbaikan jalan dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, bukan hanya tambal sulam. (Red)
