 |
| Ilustrasi Tambora Media / Al |
Kota Bima, TM.- Anggota DPRD Provinsi NTB dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), H. Muhammad Aminurulah, melontarkan kritik tajam terhadap implementasi kebijakan strategis Pemerintah Provinsi NTB. Saat meninjau lokasi terdampak banjir di Kelurahan Lampe, Sabtu (28/3/2026), sosok yang akrab disapa Aji Maman ini menyoroti kontradiksi antara visi besar Gubernur dengan realita pahit di lapangan.
Aji Maman menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Gubernur Dr. Lalu Muhamad Iqbal (periode 2025–2030), Ketahanan Pangan telah ditetapkan sebagai salah satu dari tiga pilar strategis pembangunan NTB tahun 2026, berdampingan dengan penanggulangan kemiskinan dan pariwisata. Namun, pilar tersebut dinilai rapuh karena aset utamanya—yakni lahan pertanian—terus hilang diterjang bencana tanpa penanganan permanen.
Ironi Ketahanan Pangan di Tengah Abrasi Sungai
Menurut Aji Maman, lahan pertanian produktif di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Lampe dan Kodo terus menyusut setiap tahun akibat banjir yang tidak tertangani dengan baik.
“Ini ironi. Ketahanan pangan jadi prioritas, tapi lahan pertanian justru hilang sedikit demi sedikit. Di DAS Lampe dan Kodo, banyak lahan habis terkikis banjir setiap tahun,” cetus Aji Maman dengan nada tajamtajam dikutip jankabima.com Minggu (29/3/2026)
Ia mengingatkan bahwa ketahanan pangan mustahil tercapai jika benteng pertahanan lahan tidak diperkuat. “Lahan pertanian ini harus dilindungi. Ini aset penting untuk cadangan pangan jangka panjang daerah. Jangan sampai kita kehilangan semuanya karena lambannya penanganan infrastruktur,” lanjutnya.
Status Darurat: 10 Titik Sungai Melebar
Hasil pantauan lapangan menunjukkan kondisi sungai kini berada dalam tahap darurat. Sedikitnya terdapat 10 titik yang mengalami perubahan geometri secara signifikan; sungai semakin melebar akibat kikisan banjir (abrasi), yang secara langsung "memakan" area persawahan warga.
Duta PAN ini menegaskan bahwa fenomena ini adalah alarm keras bagi Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota Bima untuk segera membangun tebing penahan (bronjong) atau normalisasi skala besar.
DPRD Siap Kawal Anggaran, Eksekutif Harus Eksekusi
Menutup pernyataannya, Aji Maman menegaskan komitmen legislatif dalam mendukung kebijakan yang pro-rakyat. Namun, ia menekankan bahwa bola panas kini berada di tangan eksekutif.
“DPRD siap mendorong dari sisi kebijakan dan penganggaran, tetapi pemerintah daerah yang harus hadir secara nyata di lapangan. Jangan biarkan warga terlalu lama menderita tanpa kepastian, baik soal rumah mereka yang hanyut maupun lahan tani yang hilang,” pungkasnya.(Red)
