OPINI : NTB selalu dibanggakan sebagai tanah seribu potensi. Lautnya luas, tanahnya subur, masyarakatnya punya tradisi petani dan nelayan yang kuat. Tetapi pemerintah daerah justru sibuk membuka jalan bagi tambang rakyat sebuah jargon manis yang sejatinya hanya menyembunyikan kepentingan borjuasi tambang yang bersandar pada kuasa politik.
Padahal sejarah sudah berbicara lantang. Di Bima, penolakan terhadap tambang bukan sekadar catatan pinggiran. Ia menjadi tragedi berdarah. Rakyat yang mempertahankan tanahnya harus kehilangan nyawa. Kantor bupati terbakar, luka kolektif terpatri. Itu bukan sekadar insiden, melainkan alarm keras bahwa pertambangan, betapapun dibungkus sebagai “tambang rakyat”, selalu meninggalkan jejak luka.
Sejak zaman nenek moyang, NTB bertahan dan berkembang tanpa tambang. Ekonomi rakyat lahir dari sawah, laut, dan ternak. Justru tambang menghadirkan konflik, tanah adat terancam, sungai tercemar, dan desa-desa tercerabut dari ruang hidupnya.
Retorika “tambang rakyat” adalah jebakan. Sebab yang diuntungkan bukan petani kecil, melainkan segelintir elite lokal yang berkolaborasi dengan birokrasi. Rakyat hanya diberi remah, sementara kerusakan lingkungan diwariskan lintas generasi. Seperti dicatat banyak kajian akademik, pertambangan rakyat hanya memperpanjang lingkaran ekonomi ekstraktif cepat menghasilkan uang, tetapi cepat pula menghancurkan sumber daya.
Sementara itu, sektor yang benar-benar potensial pertanian, kelautan, dan peternakan terus dibiarkan berjalan tanpa dukungan serius. Padahal data Badan Pusat Statistik mencatat, lebih dari separuh penduduk NTB menggantungkan hidup pada tiga sektor ini. Tetapi, alih-alih memperkuat produksi pangan, membuka akses pasar, atau membangun industri olahan, pemerintah justru sibuk meresmikan izin tambang rakyat. (Red)
Penulis: Ketua Ew-LMND NTB, Arif Haryadin
