 |
| Rapat Koordinasi Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Menghadapi Persiapan Masa Panen Jagung musim tanam I (MT1) Tahun 2025 |
Bima, - Rapat Koordinasi Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Menghadapi Persiapan Masa Panen Jagung musim tanam I (MT1) Tahun 2025 di Kabupaten Bima tersebut berlangsung Kamis (22/05/2025) di Ruang Rapat Forkopimda Kantor Bupati Bima.
Bupati Bima Ady Mahyudi yang didampingi Pelaksana Harian (Plh) Sekda Fatahullah S.Pd, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Iwan Setiawan SE, Kadis Ketahanan Pangan Ir. H.M Natsir, Kadis Perhubungan Drs.H. Masykur MM, Kepala Pelindo III, KSOP Pelabuhan Bima Kepala Bulog, para pejabat terkait pada Dinas Perindag, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima menyampaikan beberapa arahan.
Kabupaten Bima merupakan salah satu daerah produsen jagung yang signifikan bagi kebutuhan nasional dengan kisaran produksi 500-700 ribu ton. Oleh karenanya, diperlukan perhatian serius dalam pengelolaannya baik kualitas, kepastian harga maupun distribusi pemasarannya". Terang Bupati.
"Wujud perhatian pemerintah antara lain dengan telah dikeluarkan ketentuan harga pembelian pemerintah (HPP) jagung tingkat petani sebesar Rp.5.500/kg sebagai acuan pembelian bagi BUMN pangan, pelaku usaha dan para offtaker. Kata Bupati.
Hingga saat ini produksi jagung masih 21% dari total produksi sebesar 536.945 ton di tahun 2025. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap fluktuasi distribusi jagung tiap tahun saat musim panen, baik angkutan darat maupun laut, tingginya biaya transportasi ke luar daerah, lamanya sistem antrian yang melalui pelabuhan. Hal ini bisa menimbulkan gejolak.
Rendahnya serapan jagung oleh pelaku usaha akibat kapasitas gudang penyimpanan yang sudah penuh, tentu saja memerlukan kebijakan pengaturan distribusi yang baik untuk menjamin kelancaran distribusi komoditas jagung dan stabilisasi pasokan dan harga pangan.
Rakor diharapkan dapat menyelesaikan persoalan rantai pasok dan memberikan solusi terbaik bagi kelancaran distribusi jagung sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh para pelaku usaha terlebih masyarakat petani yang menggunakan modal transportasi laut maupun transportasi darat.
Intinya, diperlukan kolaborasi Satgas Pangan, PT. Pelindo, KSOP Pelabuhan Bima dan Bulog sehingga distribusi jagung adil dan transparan". Imbuhnya. (Red)
