 |
| Ilustraai Tambora Media / AI |
BIMA, TM — Ancaman kekeringan di Kabupaten Bima semakin meluas seiring memasuki musim kemarau 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima memetakan 43 desa di 15 kecamatan berpotensi terdampak kekurangan air bersih.
Berdasarkan pemetaan BPBD per 6 Agustus 2026, potensi kekeringan tersebut diperkirakan berdampak terhadap 8.665 kepala keluarga (KK) atau 27.343 jiwa.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bima, Abdul Muis, S.Sos., mengatakan pemetaan dilakukan sebagai langkah awal pemerintah daerah untuk menentukan strategi penanganan dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau.
“Data ini menjadi dasar kami dalam menentukan langkah penanganan, mulai dari penyaluran air bersih hingga koordinasi lintas perangkat daerah agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” ujar Abdul Muis usai Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) pekan lalu dilansir SuarNTB senin (10/8/2026).
43 Desa Masuk Peta Potensi Kekeringan
Adapun wilayah yang masuk dalam pemetaan BPBD meliputi:
- Kecamatan Woha: Desa Tenga, Kalampa dan Talabiu.
- Kecamatan Monta: Desa Tangga, Simpasai dan Sondo.
- Kecamatan Palibelo: Desa Nata, Tonggorisa, Ntonggu, Teke, Belo, Bre, Ragi, Padolo, Roi, Dore, Panda dan Nunggi.
- Kecamatan Wera: Desa Tawali, Sangiang dan Hidirasa.
- Kecamatan Donggo: Desa Oi Dungga dan Mpili.
- Kecamatan Bolo: Desa Sanolo.
- Kecamatan Sape: Desa Parangina dan Bugis.
- Kecamatan Wawo: Desa Maria Utara, Pesa dan Kombo.
- Kecamatan Lambitu: Desa Teta.
- Kecamatan Lambu: Desa Manta Baru, Mangge dan Kaleo.
- Kecamatan Belo: Desa Runggu, Roka, Cenggu, Diha dan Ncera.
- Kecamatan Soromandi: Desa Bajo.
- Kecamatan Ambalawi: Desa Nipa.
- Kecamatan Sanggar: Desa Piong.
- Kecamatan Tambora: Desa Oi Katupa dan Kawinda Toi.
Menurut Abdul Muis, wilayah-wilayah tersebut dipetakan berdasarkan potensi kekurangan air bersih selama musim kemarau. Kondisi tersebut turut dipengaruhi fenomena El Niño yang dapat meningkatkan risiko kekeringan di sejumlah wilayah.
“Kami terus memperbarui data sesuai perkembangan di lapangan sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran,” katanya.
Ntonggu Jadi Wilayah dengan Potensi Dampak Terbesar
Dari 43 desa yang dipetakan, Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, tercatat sebagai wilayah dengan potensi jumlah warga terdampak terbesar, yakni mencapai 3.696 jiwa.
Selanjutnya, Desa Pesa, Kecamatan Wawo, dengan potensi terdampak 2.217 jiwa; Desa Roi, Kecamatan Palibelo, sebanyak 2.172 jiwa; serta Desa Runggu, Kecamatan Belo, sebanyak 2.067 jiwa.
Besarnya potensi dampak tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena kekeringan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan air untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat apabila berlangsung dalam waktu panjang.
Distribusi Air Bersih Mulai Dilakukan
Sebagai langkah antisipasi, BPBD bersama instansi terkait telah mulai melakukan pendistribusian air bersih ke sejumlah wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan air.
“Distribusi air bersih terus kami lakukan sesuai tingkat kebutuhan masyarakat di lapangan. Penanganan ini akan disesuaikan dengan kondisi setiap wilayah terdampak,” jelas Abdul Muis.
BPBD juga memastikan pemantauan kondisi di lapangan terus dilakukan. Pembaruan data menjadi penting agar distribusi bantuan dapat diarahkan ke wilayah yang benar-benar membutuhkan.
Waspadai Karhutla
Selain ancaman kekeringan, Pemkab Bima juga meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang berpotensi meningkat selama musim kemarau.
Melalui rapat koordinasi, seluruh perangkat daerah diminta memperkuat sinergi dalam menghadapi ancaman bencana. Pemerintah desa juga diimbau aktif memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait penghematan penggunaan air dan pencegahan aktivitas yang dapat memicu kebakaran.
“Kami mengajak seluruh masyarakat ikut menjaga lingkungan, menggunakan air secara bijak, dan segera melaporkan apabila terdapat kejadian yang berpotensi menimbulkan bencana agar bisa ditangani sejak dini,” pungkas Abdul Muis.
Dengan potensi 27.343 jiwa terdampak, kesiapsiagaan pemerintah dan partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk memastikan musim kemarau 2026 tidak berkembang menjadi krisis air yang lebih luas di Kabupaten Bima. (Red)
