 |
| Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla |
BIMA, TM – Pemerintah Kabupaten Bima melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Kamis (6/8/2026), di Ruang Rapat BPBD Kabupaten Bima.
Rakor tersebut membahas sejumlah agenda penting, mulai dari pembaruan database kebencanaan, dampak fenomena kekeringan yang dipicu musim kemarau dan El Niño, hingga penyusunan rencana kebutuhan darurat bagi masyarakat terdampak.
Kegiatan dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bima, Drs. Agus Salim, M.Si., didampingi Plt. Sekretaris BPBD Hardiansyah, S.ST., M.Eng., serta Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bima, M. Nurul Huda, ST., MT.
Dalam arahannya, Agus Salim menegaskan pentingnya langkah cepat, sigap, dan kolaboratif dari seluruh perangkat daerah hingga pemerintah desa untuk mengantisipasi ancaman kekeringan dan kebakaran hutan.
"Kami meminta seluruh kepala desa mengimbau masyarakat agar bersama-sama menjaga wilayah masing-masing sehingga tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Pastikan kebutuhan masyarakat yang terdampak kekeringan dapat terpenuhi dengan baik, serta segera bentuk tim khusus agar penanganannya berjalan secara terpadu dan tuntas," tegasnya.
Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kabupaten Bima, musim kemarau tahun 2026 yang diperkuat fenomena El Niño berpotensi memicu bencana kekeringan di berbagai wilayah.
Sebanyak 40 desa yang tersebar di 13 kecamatan diperkirakan terdampak, dengan estimasi mencapai 8.665 kepala keluarga (KK) atau sekitar 27.343 jiwa.
Sebagai langkah penanganan darurat, BPBD bersama instansi terkait telah mulai mendistribusikan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah yang mengalami kesulitan air.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima juga menyepakati sejumlah langkah strategis serta pembagian peran antar perangkat daerah guna mempercepat penanganan dampak kekeringan dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
Pemerintah turut mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dengan menggunakan air secara hemat dan bijaksana. Sementara para petani diharapkan menyesuaikan jadwal tanam serta memilih varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi kering.
Langkah antisipatif ini diharapkan mampu meminimalkan dampak kekeringan sekaligus menjaga ketahanan pangan dan keselamatan masyarakat selama musim kemarau berlangsung. (Red)
