 |
| Tambora Media / AI |
MATARAM, TM – Pengurus Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND) Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta jajaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB tidak menggeneralisasi kritik publik terhadap pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII NTB 2026 sebagai bagian dari manuver politik.
Pernyataan tersebut disampaikan EW-LMND NTB menyikapi pernyataan Ketua Umum KONI NTB, Mori Hanafi, yang sebelumnya menyebut adanya kritik terhadap penyelenggaraan Porprov yang dinilai berkaitan dengan kepentingan politik.
EW-LMND NTB menilai kritik yang berkembang di tengah masyarakat merupakan bentuk kontrol publik dan dorongan agar tata kelola olahraga di daerah semakin baik. Kritik tersebut, menurut organisasi tersebut, tidak semestinya langsung dikaitkan dengan kepentingan menggoyang kepemimpinan KONI NTB.
Agitasi Propaganda EW-LMND NTB, Mujihat Nuryakin, menegaskan bahwa kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi dan harus ditempatkan sebagai bahan evaluasi.
“Ketika publik menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan Porprov, yang mereka tuntut adalah perbaikan tata kelola. Sangat disayangkan apabila kritik tersebut kemudian diarahkan menjadi seolah-olah merupakan gerakan politik untuk menggoyang kepemimpinan KONI NTB. Cara berpikir seperti itu justru mengaburkan substansi persoalan yang sesungguhnya,” tegas Mujihat.
Menurutnya, berbagai dinamika yang muncul selama pelaksanaan Porprov XII NTB 2026, seperti kericuhan di sejumlah cabang olahraga, polemik hasil pertandingan, keluhan atlet dan ofisial, hingga sorotan mengenai kesiapan fasilitas dan pelayanan, perlu dijadikan bahan evaluasi.
EW-LMND NTB menilai keberhasilan Porprov tidak cukup diukur dari banyaknya pertandingan yang dapat diselesaikan maupun jumlah medali yang diperebutkan. Kualitas penyelenggaraan, integritas kompetisi, profesionalisme panitia, kesiapan sarana-prasarana, pelayanan terhadap atlet, serta kepercayaan publik terhadap hasil pertandingan juga menjadi indikator penting.
“Kalau memang terdapat ribuan pertandingan yang berjalan lancar, tentu itu patut diapresiasi. Namun, keberadaan sejumlah persoalan yang menjadi sorotan publik juga tidak boleh dianggap sebagai hal yang sepele. Satu persoalan yang menyangkut integritas pertandingan maupun pelayanan kepada atlet tetap harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Mujihat menegaskan evaluasi tidak dimaksudkan untuk mencari pihak yang harus disalahkan, tetapi sebagai upaya memastikan persoalan yang sama tidak kembali terjadi pada penyelenggaraan event olahraga berikutnya.
Selain persoalan penyelenggaraan Porprov, EW-LMND NTB juga menyoroti pernyataan mengenai syarat memiliki dana pribadi miliaran rupiah untuk memimpin KONI NTB. Menurut Mujihat, pernyataan tersebut berpotensi membangun persepsi bahwa kepemimpinan organisasi olahraga lebih ditentukan oleh kemampuan finansial dibandingkan kapasitas dan integritas.
“KONI merupakan organisasi pembinaan olahraga, bukan organisasi yang mengukur kepemimpinan berdasarkan besarnya kekayaan pribadi. Kepemimpinan seharusnya dibangun atas dasar integritas, kompetensi, kemampuan manajerial, serta komitmen memajukan olahraga daerah,” katanya.
EW-LMND NTB juga menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kepentingan dalam proses suksesi kepemimpinan KONI NTB. Kritik yang disampaikan disebut semata-mata ditujukan untuk mendorong pembenahan tata kelola olahraga di NTB.
“Kami tidak sedang berbicara tentang siapa yang layak atau tidak layak menjadi Ketua KONI NTB. Kami sedang berbicara tentang kepentingan atlet, kepentingan olahraga NTB, dan kepentingan rakyat. Jangan jadikan kritik sebagai tudingan politik. Kritik adalah energi perbaikan, sedangkan evaluasi adalah kewajiban organisasi yang bertanggung jawab kepada publik,” tegas Mujihat.
EW-LMND NTB selanjutnya mendorong KONI NTB melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Porprov XII NTB 2026. Evaluasi tersebut diharapkan mencakup tata kelola pertandingan, sistem perwasitan, mekanisme penyelesaian sengketa, pelayanan atlet, konsumsi, akomodasi, fasilitas olahraga, hingga sistem pengawasan internal.
Menurut EW-LMND NTB, evaluasi yang terbuka dan transparan penting untuk memulihkan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan olahraga di NTB. Hal itu juga dinilai penting sebagai langkah perbaikan menghadapi agenda olahraga berskala lebih besar di masa mendatang.
“Olahraga membutuhkan prestasi, tetapi prestasi hanya dapat lahir dari tata kelola yang baik. Karena itu, kritik tidak boleh dipandang sebagai ancaman. Kritik harus diterima sebagai bagian dari proses memperbaiki organisasi demi kemajuan olahraga NTB,” tutup Mujihat. (Red)
