 |
| Tambora Media / Al |
SUMBAWA, TM – Program NTB Care kembali menjadi sorotan publik setelah menuai kritik tajam terkait efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Program yang sebelumnya digadang sebagai layanan respons cepat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat itu kini dipertanyakan dampak nyatanya, khususnya bagi masyarakat di wilayah pelosok.
Sekretaris EW LMND NTB, Mahendra, menilai persoalan NTB Care tidak sekadar administratif, melainkan menyentuh inti kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ia menegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran publik harus berbanding lurus dengan manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Ketika prinsip itu tidak terpenuhi, yang terjadi bukan hanya kegagalan program, tetapi juga krisis kepercayaan,” ujarnya, Minggu (3/5/2026) Sumbawanesia.com.
Mahendra mengungkapkan, dalam periode 2020–2021, anggaran NTB Care disebut mencapai sekitar Rp117 miliar. Namun, besarnya alokasi tersebut dinilai tidak sebanding dengan dampak yang dirasakan masyarakat, terutama di daerah terpencil yang menjadi target utama program.
Ia juga menyoroti temuan indikasi kerugian negara sebesar Rp1,58 miliar oleh BPKP NTB, yang menurutnya menjadi sinyal adanya celah dalam sistem pengawasan dan pelaksanaan program.
“Ini bukan sekadar angka, tapi peringatan bahwa ada masalah serius dalam tata kelola,” tegasnya.
Selain itu, Mahendra mengaitkan polemik ini dengan kondisi fiskal daerah yang disebut menyisakan beban hingga Rp171,4 miliar di akhir masa kepemimpinan sebelumnya. Ia menilai korelasi antara pembengkakan anggaran program dan tekanan fiskal perlu ditelusuri secara transparan.
Tak hanya itu, ia juga mengkritik pola komunikasi NTB Care yang dinilai lebih dominan di media sosial dibandingkan capaian konkret di lapangan.
“Jangan sampai program ini lebih kuat di pencitraan daripada penyelesaian masalah,” katanya.
Mahendra pun mendorong dilakukannya audit investigatif menyeluruh, penguatan fungsi pengawasan DPRD, serta tindakan tegas aparat penegak hukum jika ditemukan pelanggaran.
Di sisi lain, mantan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, memberikan klarifikasi atas berbagai tudingan yang berkembang, termasuk isu aliran dana pribadi dari program NTB Care.
Ia membantah keras tuduhan bahwa dana sebesar Rp31 miliar mengalir ke dirinya.
“Itu tuduhan yang keterlaluan. Kalau memang ada kecurigaan, audit saja. Tidak perlu membangun opini ke mana-mana,” ujarnya, Senin (4/5/2026).
Zulkieflimansyah juga menepis isu adanya hibah ratusan miliar ke NTB Care. Berdasarkan konfirmasi kepada mantan Kepala BPKAD NTB, ia menyebut bantuan yang pernah diberikan hanya berupa satu unit sepeda motor operasional.
Menurutnya, NTB Care sejatinya merupakan gerakan sosial yang bertujuan membantu masyarakat yang belum terlayani secara optimal, seperti bantuan kursi roda, fasilitas penyeberangan gratis, hingga dukungan biaya pengobatan.
“Program ini hadir sebagai gerakan sosial dan moral, bukan seperti yang dituduhkan saat ini,” jelasnya.
Ia menilai narasi yang berkembang sudah berlebihan dan berpotensi menyesatkan opini publik.
Polemik NTB Care kini menjadi refleksi penting bagi tata kelola pemerintahan daerah. Di satu sisi, kritik publik menuntut transparansi dan akuntabilitas, sementara di sisi lain, klarifikasi menegaskan perlunya kehati-hatian dalam membangun opini.
Publik pun kini menanti pembuktian yang objektif dan transparan—bukan sekadar perdebatan narasi. (Red)
