 |
| Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di depan Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) |
Mataram, TM — Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di depan Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) berlangsung penuh tekanan politik. Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB turun ke jalan menyuarakan berbagai tuntutan, mulai dari isu nasional hingga persoalan daerah yang dinilai kian mendesak.
Aksi yang berlangsung tertib tersebut menjadi wadah ekspresi kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Massa menilai, konsolidasi gerakan yang rapi adalah bentuk jawaban atas kegagalan kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Iqbal–Dinda, dalam merespons persoalan rakyat.
Salah satu tuntutan utama yang disuarakan adalah penghapusan program MBG (Makan Bergizi Gratis) dan pengalihannya ke sektor pendidikan serta kesehatan gratis tanpa syarat. Selain itu, massa juga mendesak penerapan upah layak serta penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing yang dinilai merugikan pekerja.
Secara keseluruhan, aksi tersebut membawa enam tuntutan nasional dan 15 tuntutan daerah. Beberapa isu lokal yang disorot meliputi buruknya pelayanan kesehatan dan minimnya infrastruktur di wilayah terpencil, persoalan gaji P3K PW, serta maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dialami pekerja di Kota Mataram.
Namun, massa aksi mengaku kecewa karena tidak satu pun dari Gubernur maupun Wakil Gubernur NTB hadir menemui mereka. Demonstran hanya diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, yang dianggap tidak cukup merepresentasikan pengambil kebijakan utama.
Dalam orasinya, perwakilan Front Perjuangan Mahasiswa Rakyat (FPMR), Bung Wikas, secara tegas mengecam sikap pimpinan daerah yang dinilai menghindar dari tanggung jawab.
“Ketidakhadiran Gubernur dan Wakil Gubernur menunjukkan sikap arogan dan menutup mata terhadap persoalan rakyat. Ini adalah cerminan rezim yang tidak berpihak pada rakyat,” tegasnya di hadapan massa aksi.
Aksi ini diikuti oleh berbagai elemen gerakan, di antaranya Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), FPMR, Front Mahasiswa Nasional (FMN), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), serta sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa seperti BEM Hukum, BEM FKIP, dan BEM FISIP Ummat.
Koordinator umum aksi menegaskan bahwa gerakan ini tidak akan berhenti sampai di sini. Massa berencana menggelar aksi lanjutan pada Selasa mendatang sebagai bagian dari rangkaian peringatan May Day dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026.
Aksi ini menjadi penanda meningkatnya tensi gerakan mahasiswa dan rakyat di NTB, sekaligus peringatan keras bagi pemerintah daerah agar lebih responsif terhadap tuntutan publik. (Red)
