 |
| Dept. Agitasi dan Propaganda EW-LMND NTB, Alfinas |
Mataram, TM – Peringatan Hari Buruh Internasional tahun ini kembali menjadi sorotan, khususnya di Nusa Tenggara Barat (NTB). Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND) NTB menilai bahwa peringatan 1 Mei belum sepenuhnya dimaknai sebagai momentum refleksi kritis terhadap kondisi nyata kelas pekerja.
Dalam pernyataan resminya, EW-LMND NTB mengungkapkan bahwa peringatan Hari Buruh cenderung terjebak dalam agenda seremonial tahunan yang minim evaluasi dan jauh dari substansi perubahan.
Dept. Agitasi dan Propaganda EW-LMND NTB, Alfinas, menegaskan bahwa hingga saat ini persoalan ketenagakerjaan di NTB masih didominasi oleh masalah struktural yang belum terselesaikan. Buruh, kata dia, masih menghadapi upah yang belum memenuhi standar hidup layak, ketidakpastian kerja akibat sistem kontrak dan outsourcing, serta lemahnya perlindungan terhadap hak-hak dasar pekerja.
“Pertumbuhan ekonomi yang terus dikampanyekan pemerintah daerah tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan buruh. Tanpa distribusi yang adil, pertumbuhan hanya akan memperlebar ketimpangan,” ujar Alfinas.
Ia juga menyoroti arah kebijakan ketenagakerjaan yang dinilai lebih berpihak pada kepentingan investasi. Menurutnya, fleksibilitas kerja yang sering digaungkan sebagai solusi efisiensi justru kerap menjadi legitimasi atas praktik kerja yang merugikan pekerja.
Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi ketenagakerjaan dinilai semakin memperburuk kondisi. Pelanggaran hak buruh, lanjutnya, seringkali tidak ditindak tegas sehingga menciptakan ruang pembiaran yang bersifat sistemik.
Tidak hanya faktor eksternal, EW-LMND NTB juga mengakui adanya tantangan internal dalam gerakan buruh di daerah. Fragmentasi organisasi dan lemahnya konsolidasi disebut menjadi penghambat utama dalam membangun kekuatan kolektif yang solid.
“Tanpa persatuan yang kuat, gerakan buruh akan terus berada dalam posisi defensif,” tambahnya.
EW-LMND NTB menegaskan bahwa Hari Buruh seharusnya tidak berhenti sebagai simbol atau seremoni tahunan semata. Selama ketimpangan, eksploitasi, dan ketidakadilan dalam dunia kerja masih terjadi, maka peringatan ini harus menjadi ruang konsolidasi perjuangan.
“Perubahan nyata hanya bisa dicapai melalui keberpihakan kebijakan yang jelas serta tekanan kolektif yang terorganisir,” tutup Alfinas. (Red)
