 |
| Gelombang perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) |
SUMBAWA BARAT, TM — Gelombang perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) kembali menguat. Ribuan massa dari berbagai wilayah di Pulau Sumbawa dipastikan akan turun dalam aksi akbar yang dijadwalkan berlangsung pada 26 Mei 2026 di kawasan Pelabuhan Poto Tano.
Seruan aksi tersebut kian masif setelah beredar luas di media sosial melalui berbagai akun dan komunitas perjuangan. Poster-poster ajakan aksi memperlihatkan semangat kolektif masyarakat dengan slogan tegas, menuntut percepatan pemekaran wilayah dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Perjuangan PPS sendiri bukanlah hal baru. Aspirasi ini telah bergulir lebih dari dua dekade dan melibatkan berbagai elemen, mulai dari tokoh masyarakat, akademisi, mahasiswa hingga organisasi daerah. Konsolidasi besar dimulai pada 2003–2004 melalui Komite Perjuangan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP3S), yang menjadi fondasi gerakan hingga hari ini.
Momentum penting terjadi pada 27 Januari 2007, saat deklarasi nasional PPS digelar di Jakarta. Sejak itu, dukungan terus meluas di seluruh wilayah Pulau Sumbawa, meliputi Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Kabupaten Bima hingga Kota Bima.
Namun, langkah menuju pembentukan daerah otonomi baru tidaklah mudah. Kebijakan moratorium DOB dari pemerintah pusat menjadi tantangan utama yang hingga kini belum dicabut.
Meski demikian, semangat perjuangan tidak surut. Pada 2025, ribuan massa kembali memadati Poto Tano dalam aksi besar yang menuntut percepatan pembentukan PPS. Aksi tersebut menjadi titik balik bangkitnya kembali gelombang perjuangan.
Memasuki 2026, gerakan dinilai semakin terorganisir. Presidium Aliansi PPS bersama berbagai elemen masyarakat terus memperkuat konsolidasi lintas daerah serta membangun dukungan politik di tingkat nasional.
Tokoh Aliansi PPS, Muhammad Sahril Amin, menegaskan bahwa perjuangan ini bukan sekadar soal pemekaran wilayah.
“PPS adalah tentang masa depan, pemerataan pembangunan, serta harga diri masyarakat Pulau Sumbawa,” tegasnya.
Aksi pada 26 Mei mendatang diperkirakan akan kembali menyedot ribuan peserta. Aparat keamanan pun diprediksi akan melakukan pengamanan ketat guna memastikan jalannya aksi tetap aman dan kondusif.
Bagi masyarakat Pulau Sumbawa, PPS bukan hanya agenda politik, melainkan simbol harapan baru—harapan akan keadilan pembangunan dan kesejahteraan yang lebih merata di wilayah timur NTB. (Red)
