 |
| Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Bima menyoroti maraknya aktivitas tambak udang yang diduga beroperasi tanpa izin di wilayah pesisir Kabupaten Bima |
BIMA, TM — Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Bima menyoroti maraknya aktivitas tambak udang yang diduga beroperasi tanpa izin di wilayah pesisir Kabupaten Bima. Sedikitnya 16 titik tambak disebut-sebut menjadi temuan dalam aksi demonstrasi yang digelar di depan Kantor DPRD Kabupaten Bima, Senin (4/5/2026).
Aksi tersebut bertepatan dengan momentum peringatan Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional, serta melibatkan berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat sipil.
Dalam orasinya, Humas Aliansi, Dante, menegaskan bahwa keberadaan tambak udang ilegal merupakan pelanggaran serius yang tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga berdampak langsung terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat pesisir.
“Kami menemukan sekitar 16 titik tambak udang yang beroperasi tanpa izin. Ini tidak bisa dibiarkan karena berpotensi merusak ekosistem dan merugikan masyarakat,” tegasnya di hadapan massa aksi.
Hal senada disampaikan oleh Anas, perwakilan dari LMND, yang menilai lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah menjadi salah satu faktor utama maraknya praktik ilegal tersebut.
“Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan modal. Pengawasan harus diperketat dan penindakan harus dilakukan secara tegas,” ujarnya.
Massa aksi menilai, aktivitas tambak tanpa izin tersebut telah memicu berbagai persoalan, mulai dari kerusakan lingkungan pesisir, pencemaran air, hingga potensi konflik sosial di tengah masyarakat lokal.
Menurut mereka, eksploitasi sumber daya pesisir tanpa regulasi yang jelas bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai prinsip keadilan lingkungan.
Aksi sempat memanas ketika sejumlah peserta mencoba mendekati area داخل gedung DPRD. Namun, situasi berhasil dikendalikan oleh aparat keamanan, sehingga kegiatan demonstrasi tetap berlangsung kondusif.
Dalam tuntutannya, Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Bima mendesak DPRD serta Pemerintah Kabupaten Bima untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap keberadaan tambak udang ilegal tersebut, sekaligus menindak tegas pihak-pihak yang terlibat.
Selain itu, massa juga menunggu sikap resmi Bupati Bima dalam menyikapi persoalan ini, yang dinilai telah berlangsung cukup lama tanpa penyelesaian yang jelas.
Aksi ini menjadi penegasan bahwa praktik ilegal di sektor pesisir tidak lagi dapat ditoleransi, serta mendesak hadirnya penegakan hukum yang transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.(Red)
