 |
| Ilustrasi Tambora Media / Al |
Kota Bima, TM – Ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota Bima hingga pertengahan April 2026 masih menanti kepastian pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tahun anggaran 2026.
Sejak awal tahun, para ASN di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum menerima hak tambahan penghasilan tersebut. Kondisi ini memunculkan tanda tanya sekaligus harapan agar pemerintah segera memberikan kepastian.
Diketahui, usulan persetujuan pembayaran TPP 2026 telah diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sejak menjelang Hari Raya Idul Fitri. Namun hingga kini, persetujuan resmi dari pemerintah pusat masih dalam proses.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, ME, menegaskan bahwa tidak terdapat kendala prinsip dalam proses pengajuan tersebut. Ia memastikan pencairan TPP akan segera direalisasikan dalam waktu dekat.
“Tidak ada kendala. InsyaAllah akan direalisasikan dalam bulan ini,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (14/4/2026) dilansir JangkaBima.
Menurutnya, saat ini proses hanya tinggal menunggu penyelesaian administrasi di tingkat pusat. Setelah surat persetujuan dari Mendagri diterbitkan, pemerintah daerah akan langsung mengeksekusi pencairan.
“Sekarang sedang dalam tahapan penyelesaian administrasi. Begitu surat persetujuan dari Mendagri turun, proses pencairan akan langsung dilakukan,” jelasnya.
Di sisi lain, kehati-hatian pemerintah daerah dalam pengajuan TPP tahun ini tidak lepas dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB terkait pembayaran TPP tahun anggaran 2025. Temuan tersebut mengharuskan sejumlah ASN melakukan pengembalian dana ke kas daerah akibat ketidaksesuaian administrasi.
Hal ini menjadi perhatian serius Pemkot Bima agar proses pengajuan dan pencairan TPP 2026 berjalan lebih tertib dan sesuai regulasi, guna menghindari permasalahan serupa di masa mendatang.
Sementara itu, para ASN berharap proses sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat segera rampung. Pasalnya, TPP menjadi salah satu penopang utama ekonomi bagi para pegawai.
Dengan janji realisasi pada bulan April ini, ribuan ASN kini menunggu kepastian yang diharapkan benar-benar terealisasi dalam waktu dekat. (Red)
