 |
| Ahsanul Khalik, saat membuka Lokakarya Penyediaan Data Pendukung Tematik Musrenbang Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (TEMBANG PUGIS) Tahun 2026 di Mataram |
Mataram, TM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya untuk mengakhiri praktik perencanaan pembangunan berbasis asumsi. Ke depan, seluruh proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) harus bertumpu pada data terpilah, terintegrasi, dan inklusif, terutama dalam menjangkau kelompok rentan.
Penegasan ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, saat membuka Lokakarya Penyediaan Data Pendukung Tematik Musrenbang Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (TEMBANG PUGIS) Tahun 2026 di Mataram, Rabu (1/4/2026).
Dalam kegiatan yang digelar oleh Bappeda NTB bersama Program SKALA tersebut, Ahsanul menekankan pentingnya data sebagai fondasi utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.
“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan asumsi. Kita harus tahu secara pasti siapa yang tertinggal, di mana ketimpangan terjadi, dan kelompok mana yang belum terlayani,” tegasnya.
Menurutnya, tantangan pembangunan saat ini bukan lagi pada ketersediaan program, melainkan pada ketepatan sasaran. Tanpa data yang akurat dan terpilah, kebijakan berpotensi tidak efektif dan gagal menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Pemprov NTB sendiri telah mengembangkan berbagai instrumen pendukung, seperti Portal NTB Satu Data dan DT-SEN. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan data terpilah, integrasi antar sistem, hingga pemanfaatan data yang belum optimal dalam proses perencanaan.
“Data tidak boleh hanya menjadi laporan. Data harus menjadi instrumen perubahan dalam cara kita merencanakan pembangunan,” ujarnya.
Ia juga menekankan peran strategis seluruh perangkat daerah sebagai produsen data yang bertanggung jawab terhadap kualitas dan keterpaduan data. Data yang dihasilkan diharapkan mampu menggambarkan kondisi nyata kelompok perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, serta kelompok rentan lainnya.
Selain itu, sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan sistem data yang kuat dan terintegrasi. Kolaborasi dengan mitra pembangunan seperti Program SKALA juga diharapkan mampu mempercepat transformasi pengelolaan data yang lebih komprehensif.
Ahsanul menegaskan bahwa Musrenbang harus bertransformasi dari sekadar agenda administratif tahunan menjadi forum strategis berbasis data yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
“Musrenbang harus berubah. Dari forum formal menjadi forum berbasis data yang mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat,” tegasnya kembali.
Melalui lokakarya ini, diharapkan tercipta kesepahaman lintas sektor mengenai pentingnya data inklusif, sekaligus menghasilkan langkah konkret dalam integrasi data ke dalam perencanaan TEMBANG PUGIS Tahun 2026.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan, tetapi dari sejauh mana kita mampu menghadirkan keadilan dan memastikan tidak ada satu pun yang tertinggal,” pungkasnya. (Red)
