 |
| Ketua Komisi DPRD Bima, Supardi |
BIMA, TM — Persoalan tunggakan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu (PW) kembali mencuat dan memantik sorotan tajam. DPRD menilai pemerintah daerah tidak boleh lagi beralasan, setelah keterlambatan pembayaran gaji disebut telah berlangsung sejak Januari hingga April 2026.
Ketua Komisi I DPRD Bima, Supardi, menegaskan bahwa kondisi ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan bentuk kelalaian serius dalam memenuhi hak dasar aparatur negara. Ia menyebut, pemerintah daerah seharusnya sudah mengantisipasi kebutuhan anggaran sejak awal.
“Ini bukan hal baru. Kalau gaji sampai nunggak berbulan-bulan, berarti ada yang tidak beres dalam perencanaan anggaran,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah daerah wajib memastikan ketersediaan anggaran karena hal tersebut merupakan konsekuensi langsung dari kebijakan pengangkatan PPPK. Ia menilai, alasan klasik soal keterbatasan fiskal tidak bisa lagi dijadikan tameng.
Data yang dihimpun menunjukkan jumlah PPPK paruh waktu yang telah dinyatakan final di tingkat BKN mencapai 13.885 orang, dari total sebelumnya 13.970 penerima SK. Angka ini menunjukkan besarnya tanggung jawab yang harus dipenuhi pemerintah daerah.
Supardi juga menyoroti lemahnya kapasitas fiskal daerah yang dinilai belum mampu mengimbangi kebijakan pengangkatan tenaga PPPK secara masif. Ia mendorong adanya langkah konkret, termasuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), agar kejadian serupa tidak terus berulang.
“Kalau tidak ada terobosan, masalah ini akan terus jadi bom waktu. Jangan sampai PPPK terus jadi korban kebijakan yang tidak matang,” ujarnya.
Kondisi ini memicu kekhawatiran luas, terutama di kalangan tenaga PPPK yang menggantungkan hidup dari gaji tersebut. DPRD pun mendesak pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan tunggakan tanpa penundaan, sekaligus memperbaiki tata kelola anggaran agar lebih realistis dan bertanggung jawab.
Jika tidak segera ditangani, persoalan ini berpotensi menggerus kepercayaan publik serta memperlihatkan rapuhnya komitmen pemerintah dalam menjamin kesejahteraan aparatur. (Red)
