 |
| Ilustrasi Google Metromini / Al |
Bima, TM — Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Kabupaten Bima terus menggenjot pembahasan puluhan aset daerah yang hingga kini masih bermasalah, baik dari sisi administrasi maupun kepastian hukum. Proses penelusuran tersebut ditargetkan rampung pada Juni 2026.
Ketua Pansus Aset DPRD Kabupaten Bima, Muhamad Aris, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah melakukan kajian menyeluruh terhadap berbagai aset milik pemerintah daerah. Fokus utama diarahkan pada penelusuran riwayat kepemilikan, kelengkapan dokumen, hingga legalitas aset terutama yang berbentuk tanah dan bangunan.
“Puluhan aset bermasalah masih dalam tahap pembahasan. Kami telusuri mulai dari latar belakang hingga status hukumnya,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (29/4/2026).
Ia menjelaskan, sejumlah persoalan yang ditemukan mencakup ketidakjelasan dokumen, tumpang tindih kepemilikan, hingga aset yang berada di luar wilayah administratif Kabupaten Bima. Dari hasil inventarisasi sementara, terdapat sekitar enam aset milik Kabupaten Bima yang berada di wilayah Kota Bima.
Aset-aset tersebut antara lain berupa bangunan hotel, Museum Asi Mbojo, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bima, serta beberapa bangunan lainnya yang hingga kini masih memerlukan penegasan status hukum.
Tak hanya itu, gedung DPRD Kabupaten Bima juga turut menjadi bagian dari kajian Pansus. Berdasarkan dokumen serah terima, bangunan tersebut tercatat sebagai aset milik Pemerintah Kabupaten Bima, namun tetap perlu ditinjau ulang untuk memastikan keabsahan administrasinya.
Meski pembahasan terus berjalan, Pansus belum mengeluarkan rekomendasi resmi. Hal itu akan dilakukan setelah seluruh tahapan kajian selesai dan data dinyatakan valid.
“Rekomendasi akan kami sampaikan setelah proses pembahasan rampung secara keseluruhan,” tegasnya dikutip Incinews.com.
Melalui kerja Pansus ini, DPRD Kabupaten Bima menargetkan seluruh aset daerah memiliki kejelasan status hukum dan administrasi. Langkah ini dinilai penting agar pengelolaan aset dapat dilakukan secara optimal, sekaligus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke depan. (Red)
