 |
| Bantuan alat pertanian di lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima / Google Metromini / Al |
Bima, TM – Penyaluran bantuan alat pertanian di lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima menuai sorotan tajam dari masyarakat. Sejumlah warga dan kelompok tani mengeluhkan proses distribusi yang dinilai tidak transparan serta diduga tidak tepat sasaran.
Keluhan ini mencuat setelah adanya dugaan bahwa bantuan yang seharusnya diperuntukkan bagi kelompok tani justru tidak sepenuhnya sampai kepada penerima yang berhak. Bahkan, muncul indikasi adanya praktik penyimpangan dalam proses penyaluran.
Salah satu warga, Ahmad Erik, mengungkapkan bahwa mekanisme distribusi bantuan dinilai tidak terbuka dan berpotensi merugikan petani.
“Pembagian alat pertanian saat ini tidak transparan. Ada dugaan bantuan tersebut diselipkan dan bahkan diperjualbelikan oleh oknum,” ujarnya, Kamis (30/4/2026).
Ia menegaskan bahwa bantuan pemerintah semestinya menjadi hak petani yang benar-benar membutuhkan, bukan justru dimanfaatkan oleh pihak tertentu.
“Hak petani harus dilindungi. Tapi kenyataannya, ada indikasi bantuan tidak sampai ke kelompok tani yang berhak,” tambahnya.
Informasi serupa juga diperoleh dari sumber di lapangan yang menyebutkan bahwa bantuan alat pertanian yang berasal dari program pemerintah pusat tahun sebelumnya diduga tidak sepenuhnya tersalurkan sesuai peruntukan. Bantuan tersebut disinyalir telah berpindah tangan di luar mekanisme resmi dan tidak tepat sasaran.
Keluhan ini bukan hanya datang dari satu pihak. Sejumlah kelompok tani di berbagai wilayah Kabupaten Bima juga menyuarakan hal yang sama. Mereka meminta adanya pendataan ulang penerima bantuan serta pengawasan yang lebih ketat agar distribusi ke depan benar-benar tepat sasaran.
Kondisi ini menimbulkan kekecewaan di kalangan petani yang seharusnya menjadi penerima utama manfaat program tersebut. Mereka berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan.
Masyarakat pun mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh serta penelusuran terhadap dugaan penyimpangan dalam distribusi bantuan alat pertanian tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima belum memberikan klarifikasi resmi terkait berbagai dugaan yang beredar di tengah masyarakat. (Red)
