-->

Notification

×

Warga Desak Inspektorat, BPK dan KPK Audit Pekerjaan Jalan di Kore Sanggar Rp1,4 Miliar

Monday, February 23, 2026 | February 23, 2026 WIB | 2026-02-23T12:27:03Z
Papan Informasi dan Aspal mengelupas pada pekerjaan jalan menuju Dermaga Kore Kecamatan Sanggar. 


Bima, - Pekerjaan Hotmix jalan di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, menuju Dermaga Kore,.sepanjang 440 meter menuai sorotan dari warga. Pekerjaan jalan menggunakan APBD Tahun 2025, sebesar Rp. 1,4 miliar tersebut sudah rusak dan Aspalnya  sudah mengelupas.


Salah seorang Warga Heris menjelaskan, pekerjaan proyek menghabiskan anggaran negara miliaran tersebut saat ini sudah rusah. Bahkan ia menilai kualitas dari pekerjaan dilaksanakan oleh perusahaan pemenang tender tidak berkualitas.


"Belum nyampe satu bulan, aspal hotmix di Ruas Jalan Pelabuhan, Desa Kore, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima sudah sudah ambruk dan rusak parah dan itu adalah kebodohan pemerintah daerah. Proyek yang bersumber dari APBD 2025 ini bernilai sekitar Rp1,4 miliar. Publik pun bertanya: kualitasnya di mana?," jelasnya.


Heris mengakui, dari hasil investihasinya di lapangan, banyak kejanggalan yang terlihat, terutama tipisnya volume pengaspalan jalan dilaksanakan oleh pihak pelaksana. Kerusakan Aspal dijalan menuju Dermaga kore tersebut tentu merugikan keuangan Negara.


"Berdasarkan papan proyek, pekerjaan ini merupakan Paket I Rekonstruksi Ruas Jalan (termasuk SP.JP Kore–TPI) yang dikelola Dinas PUPR Kabupaten Bima Bidang Bina Marga dan dikerjakan oleh PT. Citra Harapan Persada, dengan kontrak tertanggal 12 September 2025. Fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang jauh dari harapan. Aspal diduga terlalu tipis dan tidak sesuai spesifikasi teknis (spek). Jika benar demikian, ini bukan sekadar kelalaian—ini bisa berpotensi merugikan keuangan negara," ungkapnya.


Selain itu, ia juga mendesak Pemda Bima, BPK dan KPK untuk meninjau langsung pekerjaan jalan diperbincangkan publik dan Warga Kecamatan Sanggar saat ini. 


"Kami warga mendesak Inspektorat, BPK RI, hingga KPK untuk turun tangan melakukan audit total. Jangan sampai proyek bernilai miliaran rupiah hanya menjadi ajang memperkaya diri segelintir pihak, sementara masyarakat harus menanggung risiko jalan rusak untuk akses sekolah, pasar, dan fasilitas kesehatan," tegasnya. (Red)

×