 |
| Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Boro, M. Salahudin |
Kota Bima, TM – Proyek rehabilitasi Taman Kanak-Kanak (TK) Boro 2 di Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, menuai sorotan. Kegiatan dengan nilai kontrak sebesar Rp196.800.000 yang bersumber dari APBD Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2025 itu hingga kini belum juga diselesaikan, meski seharusnya telah rampung pada akhir tahun lalu.
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Boro, M. Salahudin, secara tegas mendesak Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) serta pihak pelaksana proyek agar segera menuntaskan pekerjaan tersebut. Ia menilai, keterlambatan ini tidak bisa dibiarkan tanpa kejelasan tanggung jawab.
“Pihak dinas dan pelaksana harus bertanggung jawab, tidak boleh lepas tangan seperti ini. Seharusnya pekerjaan itu sudah selesai pada Desember 2025, tapi sekarang sudah masuk Mei dan belum juga rampung,” tegasnya.
Salahudin juga menyoroti proses pencairan anggaran yang dinilai janggal. Menurutnya, proyek tersebut telah dicairkan hingga 100 persen, padahal progres pekerjaan di lapangan diduga baru mencapai sekitar 70 persen.
“Dinas itu kan sebagai pengawas kegiatan. Di akhir pekerjaan biasanya ada opname sebelum pencairan penuh. Tapi ini kok bisa lolos 100 persen, sementara pekerjaan belum selesai,” ujarnya dengan nada heran.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik terkait fungsi pengawasan dan mekanisme evaluasi proyek yang dijalankan oleh instansi terkait. Masyarakat berharap adanya transparansi serta langkah tegas dari pemerintah daerah agar proyek tersebut segera diselesaikan sesuai perencanaan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Dikpora maupun pelaksana proyek terkait keterlambatan tersebut. (Red)
