 |
Koalisi Sipil Anti Korupsi NTB Desak Penegakan Hukum Serius Tangani Kasus LCC |
Mataram, - Koalisi Rakyat Sipil Anti Korupsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar konferensi pers di Tuwa Kawa, Kota Mataram, pada Selasa (16/09). Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Emon selaku Koordinator Koalisi. Ia menyampaikan sikap tegas atas dugaan skandal korupsi yang melibatkan LCC bersama beberapa pihak lain.
Dalam pembukaannya, Emon menjelaskan bahwa konferensi pers ini digelar sebagai bentuk keprihatinan masyarakat sipil terhadap ancaman penyalahgunaan aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Kami berkumpul untuk menegaskan sikap dan memberikan peringatan kepada pihak penegak hukum agar serius menangani perkara ini,” ujarnya.
Menurut Emon, skandal LCC bukan sekadar kasus administratif, melainkan persoalan besar yang menyangkut kepentingan rakyat.
Koalisi kemudian menyampaikan dua tuntutan utama. Pertama, menyelamatkan aset BUMD dari praktik penggadaian dan penyalahgunaan wewenang. Kedua, menuntut aparat untuk segera menangkap Else Tanihaha (ET) serta memeriksa oknum LB yang disebut-sebut hadir dalam pertemuan tertutup terkait kasus tersebut.
“Kami mendesak agar kedua nama ini segera diproses, tidak ada alasan untuk menunda,” tegas Emon di hadapan awak media.
Lebih lanjut, Emon menyoroti dugaan adanya praktik mafia hukum yang diduga menghambat penyelidikan. Ia menilai, jika informasi mengenai pertemuan LB di balik layar benar adanya, maka hal itu menjadi preseden buruk bagi proses penegakan hukum di NTB.
“Kami meminta Komisi Kejaksaan turun tangan agar kabar keterlibatan oknum LB bisa diusut tuntas,” katanya dengan nada serius.
Koalisi juga menekankan bahwa penegakan hukum harus dijalankan tanpa pandang bulu. Emon menegaskan, baik pejabat pemerintah, politisi, maupun pihak swasta yang terlibat harus diperiksa dengan prosedur yang adil.
“Tidak boleh ada yang kebal hukum. Semua yang terlibat wajib bertanggung jawab di depan publik.”tagasnya.
Dalam sesi tanya jawab, Emon menambahkan bahwa kasus LCC menyangkut keselamatan aset daerah yang bersumber dari uang rakyat. Ia mengingatkan, BUMD tidak boleh menjadi “bancakan” yang hanya menguntungkan segelintir orang.
“Kami tidak ingin BUMD menjadi lahan perampokan. Ini aset kita semua,” ucapnya sambil menekankan bahwa masyarakat harus ikut mengawal.
Koalisi menutup konferensi pers dengan seruan bersama kepada seluruh lapisan masyarakat. Mereka mengajak warga NTB untuk tetap waspada dan tidak takut melaporkan setiap indikasi penyimpangan.
“Selamatkan aset BUMD. Tangkap ET dan LB. Itu komitmen kami, dan kami akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas,” tutup Emon. (Red)
