 |
| Pimpinan DPRD Kabupaten Bima, saat menemui Massa Aksi di Halaman Kantor DPRD. |
Bima, - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima menemui Massa Aksi demontran yang bergabung di PB HMI MPO Bima, SMI, LSPIP, SEMMI di Halaman Halaman DPRD Rabu (3/8/2025).
Ada enam belasan tuntutan massa aksi yakni, :
1. Tolak Kenaikan Pajak PPN 12%,
2. hapus kenaikan pajak terhadap rakyat Miskin, 3. Tolak inpres no 1 tahun 2025.
4. Mendesak DPRD kabupaten bima untuk merekomendasikan menolak kenaikan tunjangan DPD.
5. Jalankan standarisasi pendidikan nasional.
6. Bentuk peraturan teknis perda Nomor 3 tahun 2024 tentang perda perlindungan dan pemberdayaan petani.
7. Selesaikan kasus Arumi Mal praktek.
8. Hentikan represif terhadap gerakan rakyat.
9. Aktifkan BUMD kota dan kabupaten bima.
10. Berantas mafia gas LPG.
11. Reformasi Kapolri.
12. Sahkan UU perampasan Aset Koruptor.
13. Audit pendapatan DPRD.
14. Nasionalisasi BUMN.
15. Adili Rezim Pelanggar HAM Masa lalu dan masa kini.
16. Cabut UU TNI-POLRI.
Menanggapi tuntutan Massa aksi saat itu, Wakil ketua DPRD, Muhammad Erwin menyampaikan apreasiasi terhadap aksi Mahasiswa/i dan masyarakat dalam mengontrol kinerja Eksekutif dan Legislatif dalam menjalankan amanah Masyarakat. Bahkan ia juga memastikan, terkait tuntu massa aksi soal kenaikan pajak sudah DPRD dan Pemerintah bahas beberapa waktu lalu.
"Kamis sudah koordinasi dengan Bupati Bima, kami pastikan di Kabupaten Bina tidak ada kenaikan pajak untuk Masyarakat," ungkapnya saat menemui massa aksi di ketua DPRD, Diah Citra Pravitasari dan Anggota.
Erwin menjelaskan, pihaknya tetap mendukung apa yang menjadi aspirasi massa aksi saat ini meminta pembuatan Peraturan Bupati (Perbup) dan Peraturan Daerah (Perda) untuk Petani di wilayah Kabupaten Bima.
"Kami sepekat dengan tuntutan teman - teman dan mendorong pemerintah untuk terbitkan Perbup dan Perda untuk Petani," jelasnya.
Erwin menambabkan, "Segala problem yang terjadi wilayah kabupaten Bima saat ini. Kami akan menuntaskan semaksimal mungkin dan kami tetap melakukan koordinasi dengan pihak - pihak terkait untuk persoalan Gas LPG menjadi keluhan Masyarakat saat ini. Kami juga akan merekomendaai tuntutab Massa aksi ini untuk diteruskan Ke DPR RI," terang. (Red)
