 |
Kota Bima,- Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S), menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan anggota DPRD Kota Bima. Kegiatan yang berlangsung di Aula Banggar DPRD Kota Bima itu di Pimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bima.
Syamsuri, SH menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap perjuangan KP4S yang memiliki komitmen kuat untuk memperjuangkan terbentuknya Propinsi Pulau Sumbawa.
"Saya atas nama lembaga menyampaikan aspirasi setinggi-tingginya atas perjuangan serta komitmen kuat teman-teman yang tergabung dalam Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S),"ujarnya.
Ketua DPRD Kota Bima pun memberikan kesempatan kepada Ketua KP4S untuk menjelaskan secara terbuka maksud dan tujuannya dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) hari Rabu (07/5).
Ketua KP4S (Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa)
Casman Ilmanegara,SH, dalam RDP dengan DRPD Kota Bima menyampaikan bahwa kedatangannya ke kantor DPRD Kota Bima ini dalam rangka menyampaikan aspirasi terkait isu pemekaran Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
"Kedatangan kami ini untuk menegaskan, bahwa rencana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa ini adalah hal mutlak untuk diperjuangkan, dan kami meminta dukungan seluruh Anggota DPRD Kota Bima untuk membubuhkan tanda tangan dukungan terhadap apa yang kami perjuangkan saat ini," urainya.
Adapun pernyataan Sikap Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) yang disampaikan oleh M Casman Ilmanegara, SH, yang pertama mendesak DPRD Kota Bima untuk memperjuangkan aspirasi Masyarakat Kota Bima dengan menghadap DPR RI, Kemendagri, dan Presiden Prabowo Subianto untuk meminta mereka mencabut Moratorium dan menetapkan Provinsi Pulau Sumbawa sebagai Daerah Otonomi Baru Prioritas.
Kemudian yang kedua, minta DPRD Kota Bima menghimpun seluruh potensi elemen kekuatan rakyat untuk melaksanakan Deklarasi rakyat di wilayah Kota Bima dengan melibatkan unsur Pemerintah Daerah dan Elemen KP4S.
Selanjutnya yang Ketiga, meminta pihak DPRD Kota Bima untuk membantu menfasilitasi segala kebutuhan Perjuangan yang sedang dilakukan oleh KP4S demi kepentingan masyarakat melalui jalur politik dan koordinasi.
Setelah menyampaikan 3 point tuntutan, Ketua KP4S dengan tegas meminta pihak DPRD Kota agar serius menanggapi aspirasi yang telah disampaikan.
Selanjutnya M Natsir yang juga mantan DPRD Kota Bima mengulas kembali sejarah 11 tahun yang lalu, bagaimana bagaimana perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa ini.
"Jika dilihat dari sejarahnya rencana Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa ini sudah berjalan 19 tahun, ditandatangani sejak 19 September 2006, dan saya sendiri menyaksikan beberapa Kepala Daerah di pulau Sumbawa hadir demi memperjuangkan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa, termasuk Mantan Wali Kota Bima H M Nur Alatif, jelasnya.
Kalau dilihat dari syarat Administratif lanjut Natsir, seluruh dokumen yang sudah diserahkan sudah memenuhi syarat dan sudah ditandatangani oleh seluruh Kepala Daerah SE Pulau Sumbawa, dan ditandatangani juga oleh seluruh Ketua DPRD Se pulau Sumbawa.
"Kemudian kalau dari sisi jumlah penduduk di pulau Sumbawa sudah memenuhi syarat dengan sejumlah penduduk 1 juta lebih," ujarnya.
Sementara Azhari, SH yang juga Advokat senior mengingatkan DPRD Kota Bima, "jangan sampai aspirasi yang kami sampaikan hari ini dibuat kabur, sementara penyambutan terhadap kami hari ini begitu manis.
Perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa kata Azhari, SH, adalah bagian dari sejarah perjuangan yang akan dinikmati oleh generasi kita selanjutnya, untuk itu diharapkan kepada DPRD Kota Bima agar serius menanggapi aspirasi yang kami sampaikan hari ini.
Kemudian selanjutnya Kurniawan S.Sos yang juga Ketua PSI Kota Bima dengan tegas menyampaikan,
"kami meminta komitmen atau petisi tertulis dukungan kepada teman-teman DPRD Kota Bima yang akan kami serahkan pada aksi tanggal 15 Mai 2025 di Poto Tano Sumbawa Barat,".
Kemudian selanjutnya Kurniawan juga meminta Kepada pihak DPRD Kota Bima agar berpartisipasi untuk sama-sama mensukseskan perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa dengan dukungan sejumlah kendaraan untuk mobilisasi masa yang akan berangkat ke Poto Tano pada tanggal 15 Mai 2025 nanti.
Disisi lain, Amirudin, S.Sos, yang juga Ketua Karang Taruna Kota Bima berharap pada aksi di Poto Tano Sumbawa Barat nanti, Ketua DPRD Kota Bima bisa ikut serta menyampaikan aspirasi masyarakat Kota Bima.
"Kami meminta Ketua DPRD Kota Bima bisa ikut serta dalam aksi di Poto Tano Sumbawa Barat nanti untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Kota Bima," ujarnya.
Setelah perwakilan dari KP4S menyampaikan apresiasinya, sejumlah Dukungan mengalir dari beberapa fraksi dan komisi yang ada di DPRD Kota Bima, yang diantaranya dari Fraksi Golkar, Demokrat, PKS, Nasdem, PAN, dan Fraksi Merah Putih (Gerindra, dan PDI P).
Untuk fraksi Golkar sendiri yang di Wakil oleh Gina dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap rencana Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
"kami dari Fraksi Golkar mendukung rencana Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa dan bahkan akan memberikan tanda tangan dukungan terhadap perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa,".
Selanjutnya dari Fraksi Demokrat Sukrin, dengan tegas mengatakan, "tidak ada alasan lagi kami menolak untuk membubuhi tanda tangan dukungan terhadap rencana Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa,".
Kemudian dari Fraksi Nasdem Edy H Ahamid, menyampaikan, "Fraksi partai Nasdem siap untuk memberikan dukungan atas rencana Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa,".
Sementara Abdul Roby dari Fraksi Merah Putih mengatakan, "Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa ini adalah bagian dari sejarah perjuangan panjang rakyat pulau Sumbawa, dan saya juga kala itu ikut merasakan perjuangan tersebut. Dan tidak ada kata lain lagi, fraksi Merah Putih akan berjuang memperjuangkan terbentuknya Propinsi Pulau Sumbawa ini," ujarnya.
Kemudian Fraksi PAN yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Bima langsung mengatakan, "semua fraksi sudah sepakat, termasuk Fraksi PAN, akan ikut mendukung langkah teman teman Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S). (Red)
