 |
| Bupati dan Wakil Bupati Bima usai tanda tangan pakta integritas |
Bima, - Bupati Ady Mahyudi dan Wakil Bupati Biam, dr. Irfan menerima kunjungan silaturahmi tim Kemenkeu Satu yang dipimpin Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bima Ahmad Yusuf selain dimanfaatkan untuk membahas sejumlah agenda strategis, juga untuk melakukan penandatanganan pakta integritas Senin (17/3/2025) di Ruang Kerja Bupati Bima.
Dalam pakta integritas tersebut kedua belah pihak bersepakat untuk saling berkomitmen dalam memberikan dan menerima layanan yang bebas dari unsur gratifikasi, kolusi, korupsi dan nepotisme serta taat pada ketetentuan perundang-undangan yang berlaku.
Bupati Bima menyampaikan, pihaknya tetap memberikan dukungan pada pemerintah pusat melalui Kemenkeu untuk pendampingan wilayah Kabupaten Bima.
"Pemerintah daerah siap mendukung langkah jajaran Kementerian Keuangan I untuk memperluas cakupan pendampingan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) untuk Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara," ujarnya Senin (17/3/2025).
Saat itu keplal KPPN Ahmad Yusuf hadir bersama Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Raba Bima Pratama Raba Wahyudi dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bima Beny bersama para kepala seksi.
Kepala KPPN menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk lebih mempererat koordinasi pelaksanaan tugas unit kerja kementerian keuangan di daerah.
"Sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah, KPPN mempunyai peran memberikan rekomendasi, pendampingan, dan dukungan perbaikan pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa, serta pengelolaan APBD.
Ia mengungkapkan, pihaknya mendorong mendorong pemerintah Daerah memehi dokumen untuk penyalarun.
"KPPN mendorong pemerintah daerah untuk memenuhi dokumen syarat salur dan data progres penyaluran TKD," jelasnya.
Sementara itu, Kepala KPP Pratama Raba Bima menyampaikan bahwa unit kerja yang dipimpinnya siap membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan penggalian potensi pajak yang dapat mendukung penyaluran TKD untuk Pemda Kab.Bima.
Demikian halnya kepala KPKNL menjelaskan terkait tugas dan fungsi dari KPKNL dalam pengelolaan aset negara termasuk aset-aset milik Kabupaten Bima.
"KPKNL siap memberikan asistensi dan bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Bima dalam optimalisasi pengelolaan aset," terangnya. (Red)
