 |
| Kadis PUPR Kabupaten Bima, Taufik, ST., MT |
BIMA, TM – Pemerintah Kabupaten Bima mengalokasikan anggaran sekitar Rp4,5 miliar untuk penanganan perbaikan infrastruktur jalan di Kecamatan Madapangga dan Woha. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah merespons berbagai aspirasi dan tuntutan masyarakat terkait kondisi jalan yang rusak.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bima, Taufik, ST., MT., mengatakan keterbatasan anggaran daerah membuat pemerintah harus menentukan skala prioritas dalam menangani kerusakan jalan di sejumlah wilayah.
Menurutnya, dari berbagai tuntutan masyarakat, termasuk aksi demonstrasi yang terjadi di sejumlah daerah, pemerintah daerah baru mampu mengakomodasi penanganan jalan di dua kecamatan, yakni Madapangga dan Woha.
“Jujur saja, untuk tahun ini meskipun permintaan demo di mana-mana, tetapi yang bisa kami tampung hanya ada dua, yaitu Woha sama Madapangga,” ungkap Taufik, dilansr suara NTB Kamis (5/11/2026).
Ia menjelaskan, khusus di Kecamatan Madapangga, penanganan difokuskan pada ruas jalan dari Cabang Bolo menuju Ndano, Desa Monggo. Selain itu, sebagian anggaran juga diarahkan untuk penanganan jalan menuju Cabang Kampila.
Total anggaran yang dialokasikan untuk penanganan ruas jalan tersebut mencapai sekitar Rp4,5 miliar.
“Saya pastikan melalui anggaran sekarang sudah dialokasikan Rp4,5 miliar untuk Kecamatan Madapangga, untuk menangani Bolo ke Ndano dan sebagian ada dari desa menuju ke Cabang Kampila,” jelasnya.
Taufik menegaskan, alokasi tersebut merupakan bentuk maksimal kemampuan keuangan daerah yang dapat disediakan pemerintah. Sebab, kebutuhan perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Bima masih sangat besar, sementara kemampuan APBD belum mampu membiayai seluruh ruas jalan yang mengalami kerusakan.
“Alhamdulillah, walaupun dananya terbatas, tetapi mohon dimaklumi, itulah kemampuan yang ada,” katanya.
Sebelumnya, Taufik mengungkapkan bahwa total panjang jalan kabupaten di Bima mencapai sekitar 803 kilometer. Namun, tingkat kemantapan jalan baru berada pada angka 52 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya pekerjaan rumah pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan. Dengan keterbatasan fiskal, penanganan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan, kebutuhan masyarakat, serta kemampuan anggaran.
Pemerintah daerah berharap alokasi anggaran tahun ini dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya pengguna jalan di Kecamatan Madapangga dan Woha.
Meski demikian, masyarakat di wilayah lain yang masih menghadapi persoalan jalan rusak tentu masih menantikan perhatian dan pemerataan pembangunan infrastruktur dari pemerintah daerah. (Red)
