 |
| Bupati Bima Ady Mahyudi (Kiri) |
BIMA, TM – Bupati Bima, Ady Mahyudi, menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan disiplin dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Ia meminta seluruh kepala desa di Kabupaten Bima mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik serta memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Sosialisasi Regulasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dirangkaikan dengan kegiatan Kolaborasi dan Kemitraan bersama Bank Dinar melalui program Pembiayaan Usaha Tani serta Beragunan Emas (SI TANI), di Ballroom Hotel Marina Inn, Kota Bima, Senin (26/10/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bima, Drs. H. Masykur, MM, Kabid Pemdes Safriatna, Direktur Utama Bank Dinar Mustaen, Kepala Cabang Bank Dinar Bima, serta seluruh kepala desa se-Kabupaten Bima.
Dalam sambutannya, Ady Mahyudi mengapresiasi dukungan Bank Dinar dalam memperkuat pemahaman aparatur desa terhadap regulasi pemerintahan sekaligus membuka peluang pembiayaan bagi masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha produktif.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan lembaga keuangan merupakan langkah strategis untuk memperkuat perekonomian masyarakat. Kerja sama tersebut diharapkan tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi dapat diwujudkan melalui program konkret yang mendorong pertumbuhan usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
“Keberhasilan pemerintahan desa tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi dari sejauh mana program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” demikian penegasan yang menjadi inti arahan Bupati kepada seluruh kepala desa.
Kades Diminta Tinggalkan Pola Kerja Rutinitas
Bupati Bima menekankan perlunya perubahan pola kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa diminta membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil, dengan perencanaan yang terarah, target yang jelas, serta capaian yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, jabatan kepala desa merupakan amanah masyarakat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Karena itu, setiap kebijakan dan program pembangunan hendaknya berangkat dari kebutuhan warga, bukan sekadar memenuhi rutinitas administrasi pemerintahan.
Ia juga mengingatkan agar kepala desa mampu memastikan program yang direncanakan benar-benar menjawab persoalan masyarakat, mulai dari peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, hingga pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan dan prioritas desa.
Pengelolaan APBDes Harus Transparan dan Akuntabel
Dalam aspek pengelolaan keuangan desa, Ady Mahyudi mengingatkan seluruh kepala desa agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.
Ia menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran desa merupakan amanah masyarakat yang wajib dikelola secara transparan, tepat sasaran, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Tata kelola keuangan yang baik dinilai menjadi salah satu kunci untuk membangun kepercayaan publik. Dengan pengelolaan anggaran yang terbuka dan pembangunan yang tepat sasaran, masyarakat diharapkan dapat merasakan manfaat program pemerintah secara lebih merata.
Selain itu, kedisiplinan aparatur desa juga menjadi perhatian penting. Pemerintah desa diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang cepat, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Dorong BUMDes dan Pembiayaan Usaha Tani
Selain memperkuat tata kelola pemerintahan, Bupati Bima juga mendorong desa untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pemberdayaan pelaku usaha, serta pemanfaatan peluang kemitraan pembiayaan.
Kolaborasi dengan Bank Dinar melalui program SI TANI diharapkan dapat membuka akses permodalan bagi petani dan masyarakat yang membutuhkan dukungan untuk mengembangkan usaha produktif.
Melalui akses pembiayaan tersebut, masyarakat diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kapasitas usaha, memperluas kegiatan ekonomi, dan memperkuat kemandirian finansial.
Upaya ini sekaligus menegaskan bahwa desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga harus tumbuh sebagai pusat kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Bima, Drs. H. Masykur, MM, menyampaikan bahwa sosialisasi regulasi tersebut menjadi kesempatan penting bagi kepala desa untuk memperkuat pemahaman mengenai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan desa.
Ia berharap kolaborasi dengan Bank Dinar dapat memperluas wawasan aparatur desa sekaligus membuka peluang pembiayaan yang mendukung kegiatan usaha produktif, terutama bagi petani dan masyarakat desa.
Membangun Bima Bermartabat Dimulai dari Desa
Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi dua aspek penting yang harus berjalan beriringan dalam pembangunan Kabupaten Bima.
Pemerintahan desa yang transparan, disiplin, dan akuntabel akan menjadi fondasi bagi pelaksanaan pembangunan yang efektif. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan program pembangunan di tingkat desa.
Karena itu, seluruh kepala desa diharapkan mampu menerjemahkan arahan Bupati ke dalam langkah konkret di wilayah masing-masing, mulai dari memastikan program sesuai kebutuhan warga, memperkuat pemberdayaan petani, mengembangkan usaha lokal, hingga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mengawasi pembangunan.
Di bawah kepemimpinan Bupati Ady Mahyudi bersama Wakil Bupati dr. H. Irfan Zubaidy, pembangunan Kabupaten Bima diarahkan agar tidak hanya berorientasi pada hasil fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta pengelolaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan Kabupaten Bima membutuhkan komitmen dan kerja bersama seluruh unsur pemerintahan, termasuk aparatur desa sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat.
Dengan memperkuat integritas, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memastikan setiap anggaran dan program pembangunan memberikan manfaat nyata, cita-cita mewujudkan Bima Bermartabat diharapkan semakin dekat dengan kehidupan masyarakat di seluruh pelosok Kabupaten Bima. (Red)
