 |
| PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, menggelar aksi di depan kantor DPRD Dompu |
DOMPU, TM — Ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, menggelar aksi serentak pada Senin (7/9/2026) pagi.
Aksi tersebut merupakan bagian dari gerakan nasional PPPK Paruh Waktu yang menuntut adanya kepastian status kepegawaian, khususnya perubahan status dari PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.
Berdasarkan poster yang beredar, massa aksi di Kabupaten Dompu mengusung tema “PENUH WAKTU HARGA MATI”. Aksi menyasar dua titik, yakni Kantor DPRD Kabupaten Dompu dan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu.
Sebelum bergerak menuju lokasi aksi, massa berkumpul di Masjid Raya Dompu. Para peserta mengenakan pakaian berwarna hitam dan putih sebagai simbol persatuan serta keseriusan dalam memperjuangkan tuntutan mereka.
Seruan “DOMPU MEMANGGIL” menjadi salah satu tagline utama dalam aksi tersebut. Massa juga membawa sejumlah poster dengan tuntutan keras, di antaranya “TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA TEKNIS BUKAN BUDAK NEGARA!!”
Salah seorang peserta aksi, St. Sarah, dalam orasinya menyampaikan bahwa aksi tersebut diikuti PPPK Paruh Waktu dari unsur tenaga kesehatan dan tenaga teknis.
Menurutnya, status sebagai PPPK Paruh Waktu dinilai belum mencerminkan beban kerja, tanggung jawab, serta pengabdian yang selama ini diberikan, terutama oleh tenaga kesehatan dan tenaga teknis di lingkungan pemerintahan.
“Kami hari ini ingin ada kepastian pengangkatan, kesejahteraan, dan pengakuan status sebagai Aparatur Sipil Negara yang layak,” tegasnya.
Para peserta aksi berharap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat segera memberikan kepastian terkait nasib PPPK Paruh Waktu. Mereka meminta proses pengangkatan menjadi PPPK Penuh Waktu tidak terus berlarut sehingga dapat memberikan kepastian terhadap masa depan dan kesejahteraan para tenaga honorer yang telah mengabdi.
Aksi yang digelar pada 7 September 2026 tersebut merupakan bagian dari gerakan nasional PPPK Paruh Waktu di berbagai daerah di Indonesia. Gerakan ini membawa tuntutan agar pemerintah segera menuntaskan persoalan status kepegawaian dan memberikan kepastian bagi para PPPK Paruh Waktu.
Hingga berita ini ditulis, aksi PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Dompu masih berlangsung. Ketua DPRD Kabupaten Dompu juga tampak bersiap menerima perwakilan massa aksi dari unsur tenaga kesehatan dan tenaga teknis untuk mendengarkan secara langsung tuntutan yang disampaikan.
Massa berharap pertemuan tersebut menghasilkan langkah konkret dari pemerintah daerah dalam memperjuangkan perubahan status PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu. (Red)
