 |
| Tumpukan sampah dan sampah yang berserakan di sejumlah titik sepanjang jalan lintas Tente–Langgudu |
BIMA, TM – Persoalan sampah kembali menjadi sorotan di Kabupaten Bima. Tumpukan sampah dan sampah yang berserakan di sejumlah titik sepanjang jalan lintas Tente–Langgudu dinilai mencerminkan masih lemahnya pengelolaan kebersihan lingkungan di wilayah tersebut.
Kondisi itu mendapat perhatian dari pegiat lingkungan, Den Alex. Ia mengkritisi kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bima yang dinilai belum maksimal dalam menangani persoalan sampah, khususnya di ruang-ruang publik dan sepanjang jalur yang menjadi akses masyarakat.
Menurut Den Alex, keberadaan sampah yang dibiarkan menumpuk dan berserakan tidak semestinya dianggap sebagai persoalan biasa. Selain mengganggu pemandangan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan kesehatan, mengurangi kenyamanan pengguna jalan, serta mencoreng wajah daerah.
“Persoalan sampah ini tidak boleh dianggap sepele. Ketika sampah dibiarkan berserakan di ruang publik, tentu akan berdampak terhadap lingkungan dan kenyamanan masyarakat,” sorotnya Senin (24/8/2026).
Ia menilai DLH sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam urusan lingkungan dan persampahan perlu meningkatkan pengawasan di lokasi-lokasi yang selama ini menjadi titik pembuangan sampah.
Selain melakukan pembersihan, menurutnya, pemerintah juga perlu memperkuat edukasi kepada masyarakat. Langkah tersebut penting agar penanganan sampah tidak hanya dilakukan ketika tumpukan sudah menggunung, tetapi menjadi bagian dari sistem pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
DLH Janji Turun Cek Lokasi
Menanggapi sorotan tersebut, Kepala DLH Kabupaten Bima, Syarifah, saat dikonfirmasi media, Senin (24/8/2026), mengatakan bahwa persoalan sampah bukan semata-mata menjadi tanggung jawab DLH.
Ia menegaskan, pemerintah desa juga memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan lingkungan di wilayah masing-masing.
“Persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab DLH, tetapi desa juga harus ikut bertanggung jawab,” ujar Syarifah.
Meski demikian, ia memastikan kritik dan sorotan dari pegiat lingkungan tersebut akan menjadi perhatian DLH Kabupaten Bima.
Syarifah bahkan menyampaikan rencana untuk mengerahkan personel guna mengecek langsung kondisi sampah di sepanjang jalur Tente–Langgudu.
“Kita usahakan Rabu ke lokasi,” ungkapnya.
Menurutnya, pengecekan lapangan diperlukan untuk melihat secara langsung kondisi di sejumlah titik sekaligus menentukan langkah penanganan yang dapat dilakukan.
Syarifah menambahkan, penanganan persoalan sampah menjadi salah satu perhatian DLH. Namun, pelaksanaannya tetap harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran serta ketersediaan personel yang dimiliki.
Butuh Sinergi DLH, Desa dan Masyarakat
Persoalan sampah di jalur Tente–Langgudu pada akhirnya menunjukkan bahwa pengelolaan kebersihan tidak dapat hanya dibebankan kepada satu instansi.
DLH memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan, sementara pemerintah desa memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan wilayahnya. Di sisi lain, masyarakat juga menjadi bagian penting dalam mencegah munculnya titik-titik pembuangan sampah liar.
Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, pegiat lingkungan dan masyarakat untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif.
Penanganan juga tidak cukup dilakukan melalui pembersihan sesaat. Pengawasan terhadap titik pembuangan liar, penyediaan fasilitas pembuangan sampah, edukasi kepada masyarakat serta penegakan aturan perlu dilakukan secara berkelanjutan.
Rencana DLH untuk turun langsung ke lokasi pada Rabu mendatang diharapkan menjadi langkah awal untuk melihat persoalan tersebut secara nyata sekaligus mencari solusi agar tumpukan sampah di sepanjang jalur Tente–Langgudu tidak kembali terjadi.
Masyarakat pun menunggu langkah konkret pemerintah dalam memastikan kebersihan lingkungan tetap terjaga, sehingga jalur Tente–Langgudu tidak hanya menjadi akses transportasi, tetapi juga mencerminkan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman bagi masyarakat. (Red)
