 |
| Tambora Media / AI |
KOTA BIMA, TM – Penggunaan istilah “PKH Daerah” oleh Pemerintah Kota Bima menuai sorotan dari kalangan masyarakat sipil. Direktur Eksekutif Lembaga Edukasi dan Advokasi (LEAD) NTB, Agus Mawardy, menilai nomenklatur tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah publik.
Menurut Agus, istilah “PKH Daerah” dapat memunculkan persepsi bahwa program tersebut memiliki konsep dan skema yang sama dengan Program Keluarga Harapan (PKH) milik pemerintah pusat. Padahal, secara prinsip, kebijakan bantuan sosial daerah bisa saja berbeda dari sisi mekanisme, cakupan, maupun besaran bantuan.
“Pemerintah daerah memang memiliki kewenangan untuk menghadirkan program bantuan sosial sesuai kemampuan keuangan daerah. Namun, penggunaan nama yang menyerupai program nasional harus disertai penjelasan yang jelas dan terbuka,” ujarnya, Sabtu (13/6/2026).
Ia menegaskan, masyarakat berhak mengetahui secara rinci terkait konsep program, siapa saja penerima manfaat, besaran bantuan yang diberikan, hingga mekanisme penyalurannya. Tanpa keterbukaan tersebut, dikhawatirkan publik akan menganggap program itu identik dengan PKH nasional.
Lebih lanjut, Agus menekankan bahwa aspek terpenting dari program bantuan sosial bukan hanya pada nilai bantuan, tetapi pada transparansi dan akuntabilitas dalam penetapan penerima manfaat.
“Nama-nama penerima harus dibuka secara terbuka. Publik perlu tahu siapa yang menerima bantuan dan atas dasar apa bantuan itu diberikan. Dengan begitu, masyarakat bisa ikut mengawasi agar program benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan, minimnya transparansi berpotensi memicu kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Selain itu, kondisi tersebut dapat membuka ruang munculnya dugaan diskriminasi maupun kepentingan politik dalam proses penyaluran bantuan.
Agus berharap Pemerintah Kota Bima tidak hanya fokus pada peluncuran program semata, tetapi juga memastikan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Program bantuan sosial akan mendapat kepercayaan masyarakat jika dijalankan secara terbuka, tepat sasaran, dan mudah diawasi,” pungkasnya. (Red)
