 |
| Tambora Media / Al |
BIMA, TM– Kebijakan pengangkatan tenaga kesehatan (nakes) secara serentak di Kabupaten Bima menuai sorotan. Sejumlah nakes non-TPU (Non Tenaga Pegawai Umum) menilai kebijakan tersebut tidak memberikan dampak positif, bahkan dinilai menciptakan ketimpangan baru di lapangan.
Kritik tersebut disampaikan oleh Ade Irawan melalui akun Facebook pribadinya. Dalam tulisannya, ia menyoroti adanya perbedaan perlakuan yang cukup mencolok antara nakes berstatus eks-TPU dengan nakes non-TPU, meski secara administratif sama-sama menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan.
Menurutnya, pengangkatan secara besar-besaran yang disertai penerbitan SK secara serentak tidak menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh tenaga kesehatan. Pasalnya, nakes eks-TPU dan tenaga teknis masih mendapatkan gaji dari pemerintah daerah (Pemda) serta tambahan jasa pelayanan di Puskesmas.
 |
| Unggahan status Facebook Ade Irawan |
Sementara itu, nakes non-TPU justru dilimpahkan pengelolaannya ke masing-masing Puskesmas (PKM), dengan sistem upah yang bergantung pada kemampuan keuangan fasilitas tersebut. Kondisi ini membuat sebagian nakes non-TPU tidak memiliki kepastian penghasilan tetap dari Pemda.
“Secara SK memang sama, tapi kenyataannya berbeda jauh. Kami yang non-TPU hanya dapat simbol, tanpa jaminan gaji dari daerah,” tulis Ade Irawan.
Ia juga mempertanyakan narasi “pemerataan” yang kerap disampaikan dalam kebijakan tersebut. Menurutnya, jika pemerataan benar-benar diterapkan, seharusnya seluruh nakes mendapatkan hak yang setara, baik dari sisi status maupun kesejahteraan.
Lebih jauh, ia menilai bahwa kebijakan pengangkatan ini cenderung bersifat simbolis dan lebih mengarah pada pencitraan semata, tanpa menyentuh persoalan mendasar yang dihadapi tenaga kesehatan di lapangan.
“Apakah ini yang disebut meratakan? Kami merasa tidak. Ini hanya pengangkatan simbolis demi keamanan status dan mungkin untuk mengharumkan nama pimpinan,” ungkapnya.
Keluhan ini mencerminkan kegelisahan yang dirasakan sebagian tenaga kesehatan di daerah, terutama mereka yang berada di posisi non-TPU. Mereka berharap adanya evaluasi kebijakan agar tidak hanya berhenti pada formalitas administratif, tetapi juga mampu memberikan keadilan dan kesejahteraan yang nyata.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Bima terkait perbedaan sistem penggajian dan pengelolaan tenaga kesehatan tersebut. (Red)
