 |
| Anggota DPRD NTB dari Dapil VI, Abdul Ra’uf, |
Mataram, TM – Keterlambatan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di sejumlah kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi sorotan serius. Anggota DPRD NTB dari Dapil VI, Abdul Ra’uf, mendesak pemerintah daerah segera menuntaskan tunggakan tersebut.
Salah satu daerah yang disorot adalah Kabupaten Bima, di mana para PPPK dilaporkan belum menerima gaji hingga lima bulan. Kondisi ini dinilai sangat memprihatinkan karena menyangkut kebutuhan hidup ribuan pegawai dan keluarganya.
Abdul Ra’uf mengungkapkan, secara anggaran sebenarnya pemerintah daerah bersama DPRD telah mengalokasikan dana sekitar Rp63 miliar untuk pembayaran gaji PPPK paruh waktu. Namun, proses pencairan diduga tersendat akibat persoalan administratif dan teknis dalam sistem keuangan daerah.
“Bisa saja pemerintah daerah menghadapi tekanan kas, baik karena tingginya belanja rutin, keterlambatan transfer dari pusat, maupun pendapatan daerah yang belum optimal. Sehingga pencairan dilakukan bertahap dengan penuh kehati-hatian,” ujarnya dilansir SUARA NTB.
Meski demikian, politisi Partai Demokrat itu menilai akar persoalan bukan terletak pada ketersediaan anggaran, melainkan pada mekanisme dan tata kelola administrasi keuangan. Ia menegaskan bahwa dalam praktiknya, anggaran yang tercantum dalam APBD tidak selalu berarti kas siap bayar.
Lebih lanjut, ia menyayangkan minimnya transparansi dari pemerintah daerah terkait persoalan ini. Ketiadaan penjelasan resmi dinilai memicu spekulasi dan keresahan di tengah masyarakat, khususnya para PPPK yang sangat bergantung pada penghasilan bulanan.
“Keterlambatan tanpa penjelasan justru memunculkan ketidakpastian. Ini bisa berdampak pada kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tegasnya.
Ra’uf menekankan pentingnya keterbukaan informasi. Menurutnya, jika pemerintah daerah secara terbuka menyampaikan kendala serta jadwal pembayaran yang jelas, maka keresahan publik dapat diminimalisir.
Di sisi lain, ia tetap memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bima dan DPRD setempat atas komitmen politik anggaran yang telah mengalokasikan dana cukup besar untuk PPPK.
Namun, ia mengingatkan bahwa masyarakat kini membutuhkan kepastian, bukan sekadar komitmen di atas kertas.
“Yang ditunggu sekarang adalah realisasi. Karena di balik keterlambatan ini, ada ribuan keluarga yang menanti untuk memenuhi kebutuhan hidup, mulai dari belanja harian hingga biaya pendidikan anak,” pungkasnya. (Red)
