 |
| Anggota DPRD NTB, Muhammad Aminurlah, SE., |
Mataram, TM — Proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun 2024 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikpora) Nusa Tenggara Barat senilai Rp99 miliar menuai sorotan tajam. Sejumlah pembangunan sekolah dilaporkan belum rampung meski telah berjalan lebih dari dua tahun, bahkan berpotensi molor hingga tahun ketiga pada 2026.
Sejumlah proyek yang menjadi perhatian publik di antaranya pembangunan SMAN 2 Bolo dan SMAN 1 Parado di Kabupaten Bima. Kedua proyek ini dinilai belum menunjukkan progres signifikan yang memungkinkan digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
Di lapangan, kondisi progres pekerjaan terpantau tidak seragam. Pihak rekanan proyek SMAN 2 Bolo mengklaim pembangunan telah memasuki tahap akhir, seperti pengecatan, pemasangan kaca jendela, dan plafon. Namun, di sisi lain, muncul persoalan krusial terkait pencairan anggaran yang disebut belum terealisasi.
Rekanan mengaku telah berulang kali mendatangi Dikpora NTB untuk menanyakan kepastian pencairan dana, namun belum mendapat kejelasan. Pihak dinas berdalih bahwa proses tersebut terhambat akibat pergantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek DAK.
Sorotan keras datang dari anggota DPRD NTB, Muhammad Aminurlah. Ia menilai kondisi riil pembangunan SMAN 2 Bolo masih jauh dari layak digunakan.
“Sampai hari ini, SMAN 2 Bolo itu baru plester. Belum bisa dipakai untuk kegiatan belajar mengajar,” tegasnya dilansir katada.id
Aminurlah juga mempertanyakan lambannya penyelesaian proyek yang sejatinya bersifat tahun tunggal. Menurutnya, keterlambatan ini tidak hanya mencerminkan lemahnya manajemen proyek, tetapi juga berdampak langsung terhadap kualitas pendidikan.
“Ini bukan proyek tahun jamak. Kenapa bisa molor sampai dua tahun lebih? Bagaimana kita mau mencerdaskan anak bangsa kalau infrastruktur dasar saja tidak tuntas?” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa proyek tersebut kini telah melewati dua tahun anggaran dan berpotensi masuk tahun ketiga tanpa kepastian penyelesaian.
“2024, 2025 sudah lewat. Sekarang menuju 2026, tapi belum juga selesai. Ini masalah serius,” katanya.
Lebih lanjut, Aminurlah menekankan bahwa tanggung jawab penuh berada pada pemerintah daerah sebagai pelaksana anggaran. Ia pun mendesak Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, untuk segera turun tangan dan mengambil langkah tegas.
“Persoalan ini tidak boleh berlarut. Tinggal bagaimana instruksi gubernur kepada dinas terkait untuk segera menuntaskan,” tegasnya.
Keluhan serupa juga datang dari masyarakat. Komite sekolah SMAN 1 Parado, Kaharudi, disebut telah mempertanyakan kejelasan proyek yang tak kunjung rampung.
“Masyarakat menunggu. Ini menyangkut masa depan anak-anak. Di mana tanggung jawab pemerintah?” ungkap Aminurlah.
Sebagai informasi, pada tahun 2024 Dikpora NTB memperoleh alokasi DAK fisik sebesar Rp99 miliar. Dana tersebut terdiri dari Rp76 miliar untuk jenjang SMA dan Rp6,1 miliar untuk Sekolah Luar Biasa (SLB), yang diperuntukkan bagi pembangunan unit sekolah baru, renovasi gedung, serta penambahan fasilitas penunjang pendidikan.
Namun, hingga kini, realisasi di lapangan justru memunculkan tanda tanya besar terkait efektivitas pengelolaan anggaran dan komitmen penyelesaian proyek. (Red)
